SIMALUNGUN | DIAN24NEW.COM
Sebagai tindak lanjut pertemuan Pemerintah Kabupaten Pemkab Simalungun dengan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, digelar Rapat Koordinasi Rakor teknis pembangunan Jalan Tol Segmen Simpang Panei–Parapat di Grand City Hall, Cinnamon, Medan, Jumat 25/9/2026.
Rakor dihadiri langsung oleh Bupati Simalungun Dr H Anton Achmad Saragih, Danlanud Soewondo Marsma TNI Tio Hutapea S.Sos MAP, Kasdim 0207/Sml Mayor Inf Prawoto, jajaran perangkat daerah Pemkab Simalungun, perwakilan PT Hutama Marga Waskita, konsultan perencana, serta PPK Pengadaan Tanah.
Pertemuan membahas berbagai aspek teknis dan langkah lanjutan pembangunan ruas tol yang dinilai strategis bagi konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba, sekaligus kepentingan pertahanan negara.
Salah satu bahasan utama adalah gagasan agar pada bagian tertentu infrastruktur Tol Simpang Panei–Parapat dapat dipertimbangkan memiliki fungsi tambahan sebagai landasan darurat pesawat. Usulan ini sebelumnya disampaikan Bupati Simalungun dalam audiensi dengan Dirjen Kuathan Kemhan RI, H Haris Haryanto, di Jakarta, Selasa 22/9/2026 lalu.
Pembahasan difokuskan pada kesiapan teknis dan perencanaan pembangunan agar seluruh kebutuhan terkait fungsi jalan tol, keselamatan, konektivitas, maupun aspek strategis dapat diakomodasi sejak tahap perancangan.
Bupati Simalungun menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengawal kelanjutan proyek ini.
“Kita ingin pembangunan Tol Simpang Panei–Parapat tidak hanya memberikan manfaat bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung kepentingan strategis nasional. Karena itu, seluruh aspek perlu dipersiapkan dan dikoordinasikan sejak tahap perencanaan,” ujar Bupati.
Dari sisi ekonomi perdagangan, ruas tol ini direncanakan sepanjang sekitar 40 kilometer yang sebagian besar melintasi wilayah Kabupaten Simalungun. Kehadirannya diharapkan memperkuat akses menuju Parapat dan kawasan Danau Toba, membuka peluang investasi, memperlancar distribusi barang, serta mendongkrak sektor pariwisata.
Tol ini diproyeksikan menjadi urat nadi baru perdagangan Simalungun – Parapat. Distribusi komoditas pertanian, perkebunan dan UMKM Simalungun akan lebih cepat ke Medan dan ke kawasan wisata super prioritas Danau Toba. Biaya logistik turun, daya saing produk lokal naik, investasi hotel, restoran dan kawasan industri pendukung pariwisata diperkirakan tumbuh.
“Simalungun merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat sekaligus mendukung kepentingan nasional, baik dari sisi ekonomi, konektivitas, pariwisata, maupun pertahanan,” tegas Bupati.
Melalui koordinasi terpadu antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, badan usaha, dan konsultan, Pemkab Simalungun mendorong agar rencana pembangunan ini dapat segera ditindaklanjuti secara konkret dengan tetap memperhatikan aspek teknis, regulasi, kebutuhan masyarakat, serta kepentingan strategis nasional. (ril/th)
