Example 120x600
SeremonialPematangsiantar

Pemko dan Kejari Pematangsiantar Teken MoU Bantuan Hukum Perdata dan TUN

140
×

Pemko dan Kejari Pematangsiantar Teken MoU Bantuan Hukum Perdata dan TUN

Sebarkan artikel ini

SIANTAR | DIAN24NEW.COM
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi dan Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar Erwin Purba menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pemberian Bantuan Hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN), di Ruang Data Pemko Pematangsiantar, Selasa (17/11/2026).

Wali Kota Wesly menyampaikan dalam pelaksanaan tugas jajaran Pemko mungkin menghadapi permasalahan hukum perdata dan TUN, baik di dalam maupun luar pengadilan.

“Untuk itu perlu menjalin kerja sama dengan Kejari dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain,” kata Wesly.

Menurut Wesly kerja sama ini memperkuat sinergi dan membangun komunikasi lebih baik, serta mewujudkan kesamaan pandangan dalam penyelesaian masalah hukum.

“Diperlukan komitmen semua pihak secara terintegrasi agar dapat membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan,” ujarnya.

Baca Juga  Ketua TP PKK Siantar Liswati Wesly Silalahi Dukung Kontingen di Jambore PKK Sumut 2026

Sementara Kajari Erwin Purba menerangkan nota kesepakatan sebelumnya telah berakhir Agustus 2026, sehingga penandatanganan kali ini merupakan kelanjutan.

“Pemko telah menjadi klien formal Kejari. Kami berupaya seoptimal mungkin menyelesaikan masalah yang diserahkan,” kata Erwin.

Erwin menegaskan kejaksaan akan menjalankan fungsi di bidang perdata dan TUN untuk bertindak di dalam dan di luar pengadilan atas nama negara, namun tidak otomatis, dibutuhkan surat kuasa khusus.

“Jangan ragu menyampaikan permasalahan hukum. Akan kami selesaikan dengan win win solution. Pemko tidak akan mengalami kerugian dan pihak lain tidak merasa dikalahkan,” tambahnya.

Sebelumnya Kabag Pemerintahan Setdako Hendra TP Simamora menyampaikan tujuan kerja sama untuk meningkatkan koordinasi agar roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan sesuai peraturan, serta penguatan peran Jaksa Pengacara Negara (JPN), pendampingan, pencegahan masalah hukum, dan pengamanan aset daerah.

Baca Juga  Rakornas Posyandu 2025: Komitmen Pemkab Simalungun Perkuat Pelayanan Dasar

Acara dilanjutkan penjelasan singkat JPN oleh Kasi Datun Dr Muhammad Kenan Lubis dan saling tukar cenderamata. Hadir Sekda Junaedi Antonius Sitanggang, pimpinan OPD, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, dan jajaran Kejari. (ril/th)