Example 120x600
RegionalPematangsiantarPolitik

Kasus Dugaan Korupsi Komputer yang Jadi Sorotan Fraksi NasDem Tak Ditanggapi Wali Kota Siantar 

60
×

Kasus Dugaan Korupsi Komputer yang Jadi Sorotan Fraksi NasDem Tak Ditanggapi Wali Kota Siantar 

Sebarkan artikel ini

*Soal Kasus Dugaan Korupsi Komputer di Dinkes Pematangsiantar Saat ini Dalam Penyidikan Kejari*

SIANTAR | DIAN24NEW.COM
Nota Jawaban Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap R-APBD TA 2027 tidak menyinggung secara spesifik sorotan Fraksi NasDem terkait pengadaan komputer di Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar.

Padahal dalam Pemandangan Umum Fraksi, NasDem mempertanyakan dugaan korupsi pengadaan komputer di Dinkes yang menurut fraksi tersebut saat ini disebut sedang dalam proses penyidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar.

Nota jawaban disampaikan Wesly dalam Rapat Paripurna IX DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga didampingi Wakil Ketua Daud Simanjuntak dan Frengki Boy Saragih di Gedung Harungguan, Kamis (19/11/2026).

Baca Juga  Pematangsiantar Darurat Narkoba! Anggota DPRD: "Zona Merah, ASN dan Pelajar Terlibat!"

Wesly hanya menyampaikan apresiasi atas masukan DPRD.

“Kami menyadari hal itu merupakan gambaran kepedulian yang kuat antara DPRD dan Pemerintah Kota, yang mencerminkan rasa tanggung jawab bersama untuk mewujudkan masyarakat yang Cerdas, Sehat, Kreatif dan Selaras,” katanya.

Dalam jawaban, Wesly lebih banyak memaparkan soal optimalisasi PAD Rp290,4 miliar yang diklaim realistis, digitalisasi pajak elektronik, hibah perlengkapan Terminal Tipe A Tanjung Pinggir, bus gratis, serta pengembangan produk unggulan Wastra Ulos dan UMKM.

Terkait pengadaan barang dan jasa yang menjadi poin kritis Fraksi NasDem, termasuk pengadaan komputer Dinkes yang diklaim fraksi dalam penyidikan, Wesly hanya menyampaikan pernyataan umum.

“Pemko berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, serta terus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,” sebutnya.

Baca Juga  Wali Kota Wesly Salurkan BLT DBHCHT Rp1,2 Juta ke 554 Warga: “Tepat Sasaran, Transparan, Akuntabel”

Tidak ada penjelasan rinci mengenai status hukum pengadaan komputer Dinkes yang dipertanyakan NasDem, maupun langkah Pemko menyikapi proses hukum yang disebut fraksi sedang berjalan di Kejari.

Sikap tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan DPRD, karena isu pengadaan komputer Dinkes yang disebut dalam penyidikan Kejari dinilai membutuhkan klarifikasi terbuka dari Wali Kota dalam forum paripurna.

Turut hadir Sekda Junaedi Antonius Sitanggang, anggota DPRD, pimpinan OPD dan camat. (th)