SIANTAR I DIAN24NEW.COM
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn me-launching Kartu Kredit Pemerintah Daerah KKPD dan Quick Response Code Indonesian Standard QRIS Rekening Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD di Ruang Data Balai Kota Pematangsiantar, Selasa 26 Mei 2026 siang.
Launching dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman dan Pimpinan PT Bank Sumut Cabang Koordinator Pematangsiantar Subhan Pardosi.
Wesly yang juga Ketua Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah TP2DD Kota Pematangsiantar menyampaikan, KKPD merupakan inovasi kebijakan Kementerian Keuangan dan BI untuk mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah sebagai bagian dari program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ETPD.
“Melalui KKPD, pola belanja pemerintah daerah yang selama ini menggunakan uang persediaan dan proses pencairan yang panjang, akan berubah menjadi lebih cepat, aman, dan transparan,” terang Wesly.
Ia menyebut ada tiga manfaat utama KKPD di Kota Pematangsiantar yaitu efisiensi dan kecepatan belanja, transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan ekosistem digital.
Wesly meminta seluruh kepala OPD dan bendahara mempelajari mekanisme penggunaan KKPD, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan menggunakan kartu sesuai peruntukannya.
“Gunakan KKPD untuk belanja produktif, tepat sasaran, dan sesuai prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jangan sampai inovasi ini disalahgunakan,” pesannya.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan launching QRIS Rekening Penerimaan SKPD sebagai langkah transformasi digital Pemko Pematangsiantar.
“Melalui QRIS, masyarakat kini dapat membayar pajak daerah, retribusi, dan jenis penerimaan daerah lainnya dengan cepat, mudah, aman, dan cukup menggunakan kode QR dari aplikasi dompet digital atau mobile banking apa saja,” ujarnya.
Dengan QRIS penerimaan daerah, Pemko menargetkan kemudahan akses layanan bagi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan ekonomi digital lokal.
Wesly meminta seluruh OPD pengelola pendapatan, camat, lurah, dan pengelola pasar aktif menyosialisasikan QRIS dan memastikan seluruh titik layanan memasang kode QR standar.
“Kepada para pelaku usaha dan masyarakat Kota Pematangsiantar, mari kita dukung program ini. Dengan membayar secara digital, kita ikut membangun Pematangsiantar yang lebih transparan, modern, dan bebas dari pungli,” katanya.
Ketua Panitia sekaligus Sekretaris TP2DD Plt Kepala BPKPD Kota Pematangsiantar Alwi Andrian Lumban Gaol SSTP melaporkan Pemko telah membentuk delapan pilot project OPD pengguna KKPD. Delapan OPD itu adalah Sekretariat Daerah, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo, Dinas Pariwisata, Bappeda, BPKPD, serta BKPSDM.
Untuk sisi penerimaan, Pemko juga telah membuka rekening penerimaan untuk tujuh OPD pengelola pajak dan retribusi daerah serta melakukan penggantian QRIS agar penerimaan dapat dicatatkan secara real time.
Acara dilanjutkan dengan penyerahan simbolis KKPD dan QRIS kepada 12 OPD oleh Wesly, Kepala Perwakilan BI Ahmadi Rahman, dan Pimpinan PT Bank Sumut Cabang Koordinator Pematangsiantar Subhan Pardosi, dilanjutkan pemaparan dari BI Pematangsiantar. (ril/th)
