SIANTAR | DIAN24NEW.COM
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn bersama jajaran Pemko Pematangsiantar menjamu utusan Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat dan MUI Provinsi Sumut di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan MH Sitorus, Senin 1/9/2026 malam.
Jamuan ramah-tamah ini digelar di tengah sorotan terhadap kondisi ekonomi umat dan belum optimalnya peran lembaga keagamaan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Wesly mengucapkan selamat datang kepada rombongan MUI Pusat yang diwakili Ketua Komisi Kerukunan Umat Beragama Dr H Zainuddin Daulay MHum dan Humas H Arif D Hasibuan SPd MIP, serta Humas MUI Sumut Syahrul SPd MPd.
“Suatu kehormatan bagi kami dapat menerima dan menjamu Bapak-bapak sekalian,” katanya.
Wesly mengapresiasi MUI Pusat yang melakukan pemetaan kerukunan umat beragama di Siantar.
“Di Siantar ini, masyarakat hidup dalam keberagaman agama, suku, dan budaya. Keberagaman tersebut menjadi kekuatan yang senantiasa dijaga bersama,” harap Wesly.
Ia menegaskan Pemko berkomitmen membangun kota aman dan harmonis dengan melibatkan tokoh agama. “Mari kita jadikan pertemuan ini bukan hanya agenda resmi, tetapi ruang silaturahmi,” sebutnya.
Zainuddin Daulay mengucapkan terima kasih atas jamuan Pemko. Ia mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa perdamaian terwujud dari persatuan tokoh agama dan pemerintah.
“Rusaknya kedamaian dan kerukunan umat karena tidak rukunnya pemimpin, termasuk pemimpin umat dengan pemerintah. Jika itu terjadi, program apapun tidak bisa dilaksanakan,” tukasnya.
Zainuddin menegaskan MUI memposisikan diri sebagai mitra pemerintah. “Sebagai sahabat, saling jujur, saling bantu, dan meluruskan jika ada masalah. MUI mengayomi umat dan membangun kemitraan dengan pemerintah,” katanya.
Ia memuji kekompakan di Siantar. “Kami kagum, ketika ada masalah langsung diselesaikan, dan ada perhatian dari berbagai pihak. Ini berkat kepemimpinan Bapak Wali Kota,” ujarnya.
Ketua MUI Kota Pematangsiantar sekaligus Ketua FKUB Drs Muhammad Ali Lubis mengatakan Siantar tetap rukun meski di daerah lain terjadi konflik.
“Tapi Alhamdulillah, tidak terjadi. Di sini tetap rukun dan damai. Itu karena pemimpin kota ini mampu merangkul umat beragama,” kata Ali.
Ali menyebut MUI selama ini jadi mitra pemerintah, termasuk saat sosialisasi perpajakan. “MUI diajak memberikan pemahaman sudut pandang pajak dari ajaran agama Islam,” ujarnya.
Ia juga menegaskan di FKUB ada semua tokoh agama. “Jangan pernah mengusik-usik agama lain. Sebab bisa menimbulkan ketidak-harmonisan,” tandasnya.
Di balik jamuan dan pujian, persoalan ekonomi umat belum banyak disentuh. Hingga kini belum ada program konkret Pemko bersama MUI untuk penguatan UMKM berbasis masjid, koperasi syariah, atau penyaluran zakat produktif melalui Baznas.
Padahal dalam rakor PAD Sumut sehari sebelumnya, pemerintah daerah ditekan mengejar target pendapatan. Potensi dana umat melalui zakat, infak, sedekah dan CSR perusahaan yang bisa digarap bersama MUI justru belum menjadi agenda prioritas.
Zainuddin sendiri menyebut MUI harus saling jujur dan membantu pemerintah. Namun tanpa alokasi anggaran dan program ekonomi yang menyasar akar rumput, pertemuan ini rawan hanya menjadi seremonial politik kerukunan.
Turut hadir Sekda Junaedi Antonius Sitanggang, Asisten Pemerintahan Fidelis Edy Suranta Sembiring, Asisten Perekonomian Subrata Nata Lumbantobing, Kadis BPKPD Alwi Andrian Lumbangaol, dan jajaran OPD Pemko Pematangsiantar.
Publik kini menunggu, apakah sinergi Pemko dan MUI akan melahirkan kebijakan nyata untuk menekan kemiskinan dan memperkuat ekonomi umat, atau hanya berhenti pada jamuan dan pernyataan harmonis. (ril/th)
