SIMALUNGUN | DIAN24NEW.COM
Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Simalungun menggelar Musyawarah Daerah Musda VIII Tahun 2026 dengan tema “Peningkatan Peran Majelis Ulama Indonesia sebagai Khadimul Ummah dan Shodiqul Ummah, Mitra Pemerintah dalam Mewujudkan Simalungun Maju”.
Kegiatan berlangsung di Gedung MUI Simalungun, Jalan Asahan, Kecamatan Siantar, Sabtu 5/9/2026. Musda menjadi momentum konsolidasi organisasi, penyatuan potensi umat, evaluasi kinerja, sekaligus merumuskan arah kebijakan dan program kerja MUI ke depan.
Sekitar 250 peserta hadir, terdiri dari pengurus MUI tingkat kecamatan, perwakilan ormas Islam, ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elemen umat Islam lainnya.
Turut hadir Sekda Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora mewakili Bupati, Ketua DPRD Sugiarto bersama Forkopimda, pejabat Pemkab, dan Ketua Umum DP MUI Provinsi Sumatera Utara Prof. Dr. H. Maratua Simanjuntak.
Ketua Panitia Pelaksana Amrisyam Simamora melaporkan, jaringan kepengurusan MUI saat ini telah aktif di 25 kecamatan di Kabupaten Simalungun.
Dalam sambutan Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih yang dibacakan Sekda Mixnon, Pemkab memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya Musda VIII.
“MUI mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Ulama bukan hanya tempat umat bertanya mengenai persoalan keagamaan, tetapi juga menjadi penuntun, penyejuk, sekaligus penjaga nilai dan moral dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Bupati.
Pemkab memandang MUI dan para ulama sebagai mitra strategis pembangunan. Bupati meminta MUI tidak hanya hadir saat masalah muncul, tetapi mampu bergerak lebih awal dalam memberikan arahan dan pencegahan.
“MUI juga didorong memperkuat pembinaan generasi muda, menghadirkan dakwah yang sejuk, mencerdaskan, dan relevan, serta memanfaatkan teknologi digital agar pesan keagamaan menjangkau lebih luas,” lanjut sambutan tersebut.
Bupati juga menekankan penguatan ekonomi umat, kepedulian sosial, serta pemeliharaan kerukunan. “Kita boleh berbeda dalam banyak hal, tetapi ketika menyangkut kepentingan masyarakat dan masa depan Simalungun, kita harus mampu berdiri bersama. Kita harus terus menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, serta kerukunan antarumat beragama dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Pemkab menegaskan akan membuka ruang seluas-luasnya untuk komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan MUI, alim ulama, dan seluruh elemen masyarakat.
Ketua Umum DP MUI Provinsi Sumatera Utara Prof. Dr. H. Maratua Simanjuntak dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan Musda VIII Simalungun.
“Menjadi pengurus MUI bukan sekadar kehormatan, melainkan sebuah amanah dan tanggung jawab besar kepada umat serta di hadapan Allah SWT. Setiap pengurus harus memiliki keilmuan, kompetensi, integritas, keteladanan, komitmen, serta memahami ajaran Islam yang berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah,” ujar Prof. Maratua.
Ia juga mengingatkan agar pengurus menjadikan nilai luhur _Habonaron Do Bona_ sebagai semangat dalam menegakkan kebenaran, keadilan, persatuan, dan kemaslahatan bersama.
Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Prof. Maratua secara resmi membuka Musda VIII MUI Kabupaten Simalungun Tahun 2026.
Musda VIII diharapkan melahirkan kepengurusan baru yang amanah, berintegritas, dan berkomitmen memperkuat peran MUI sebagai _Khadimul Ummah_ sekaligus _Shodiqul Ummah_ bagi pemerintah.
Sinergi antara ulama, umara, dan umat diharapkan semakin kokoh untuk mewujudkan Kabupaten Simalungun yang aman, damai, religius, toleran, dan semakin maju. (ril/th)
