Example 120x600
KriminalEkonomiInternasionalNasionalPematangsiantarPeristiwaPolitikRegionalSeremonialTeknologiUncategorized

Dugaan Korupsi Rp1,4 M di Dinkes Pematangsiantar Disorot di Paripurna DPRD, Fraksi NasDem: Jangan Tutup-tutupi!

221
×

Dugaan Korupsi Rp1,4 M di Dinkes Pematangsiantar Disorot di Paripurna DPRD, Fraksi NasDem: Jangan Tutup-tutupi!

Sebarkan artikel ini

SIANTAR | DIAN24NEW.COM
Fraksi NasDem DPRD Kota Pematangsiantar melayangkan kritik keras terkait kasus dugaan korupsi pengadaan 32 unit komputer di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pematangsiantar yang kini dalam penanganan Kejaksaan Negeri.

Sorotan itu disampaikan pada forum resmi sidang paripurna DPRD Pematangsiantar, Selasa (10/11/2026) oleh juru bicara Fraksi NasDem, Tongam Pangaribuan saat membacakan pandangan umum Fraksi NasDem atas pengantar nota keuangan Wali Kota Pematangsiantar terhadap Ranperda APBD Tahun 2027.

Menurut Tongam, fraksinya memperhatikan serius persoalan yang terjadi di Dinkes Kota Pematangsiantar dan meminta wali kota memberikan penjelasan langsung kepada DPRD.

“Fraksi NasDem juga menyoroti persoalan yang terjadi di Dinas Kesehatan. Kami melihat dan mengetahui adanya dugaan kecerobohan dan kelalaian yang dilakukan oknum ASN,” ucap Tongam dalam paripurna tersebut.

Baca Juga  Kaum Perempuan di Bandar Huluan Siap Menangkan RHS-AZI dalam Pilkada Simalungun 2024

Fraksi NasDem menyatakan sangat menyayangkan kasus itu bisa terjadi, terlebih menyangkut anggaran publik dan kepercayaan masyarakat.

“Tentu hal ini sangat kami sesalkan, karena menyangkut marwah dan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kota Pematangsiantar. Untuk itu, Fraksi NasDem mohon penjelasan wali kota, mengapa hal ini bisa terjadi,” tandas Tongam.

Ia menegaskan pimpinan OPD Dinas Kesehatan memiliki fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan, sementara wali kota sebagai pembina kepegawaian tertinggi di daerah harus memastikan tata kelola pemerintahan berjalan bersih.

“Meminta agar pemerintah kota mengambil langkah tegas dan tidak menutup-nutupi, agar kejadian serupa tidak terulang,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, pengadaan 32 unit komputer di Dinkes Pematangsiantar menjadi sorotan setelah muncul data penelusuran Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar.

Baca Juga  Hari Pertama Masuk Kerja, Wali Kota Siantar Rayakan Hari Guru Nasional 

Berdasarkan data tersebut, terdapat delapan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan total nilai Rp1.454.100.000. Dana itu diketahui telah dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening CV Putra Bintang Perdana.

Penelusuran dugaan penyimpangan pengadaan komputer di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemko Pematangsiantar senilai Rp1.454.100.000 turut mengarah pada mekanisme pemesanan barang, pihak yang melakukan transaksi dengan toko, hingga penggunaan rekening sejumlah orang dalam pembayaran perangkat komputer.

Dalam penanganan perkara tersebut tim penyelidik Kejari Pematangsiantar telah meminta keterangan sedikitnya 16 orang. Pemeriksaan mencakup kesesuaian spesifikasi dan harga barang dengan dokumen kontrak, mekanisme pembelian perangkat, pihak yang mengendalikan pemesanan, serta aliran pembayaran kepada toko. (th)