Example 120x600
EkonomiNasionalPematangsiantarPeristiwaPolitikRegionalSeremonialTeknologi

APBD 2027 Pematangsiantar Defisit Rp24 Miliar, Fraksi-fraksi DPRD Layangkan Catatan Kritis ke Wali Kota Wesly

116
×

APBD 2027 Pematangsiantar Defisit Rp24 Miliar, Fraksi-fraksi DPRD Layangkan Catatan Kritis ke Wali Kota Wesly

Sebarkan artikel ini

SIANTAR | DIAN24NEW.COM
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Pematangsiantar dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas Pengantar Nota Keuangan Wali Kota terhadap Ranperda Kota Pematangsiantar tentang APBD Tahun Anggaran (TA) 2027.

Rapat Paripurna IX DPRD Kota Pematangsiantar Tahun 2026 ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga SH didampingi Wakil Ketua Ir Daud Simanjuntak MM dan Frengki Boy Saragih ST, dan berlangsung di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematangsiantar, Selasa (10/11/2026).

Seluruh fraksi melalui juru bicara masing-masing menyampaikan pemandangannya, yakni Erwin Freddy Siahaan dari Fraksi PDI Perjuangan, Tongam Pangaribuan SE MSi dari Fraksi NasDem, Hj Rini Silalahi dari Fraksi Golkar, Patar Luhut Panjaitan SKM MPH dari Fraksi Gerindra, Polma Oliver Hasudungan Sihombing dari Fraksi Demokrat, Nurlela Sikumbang dari Fraksi PAN, dan Frans T Sihaloho dari Fraksi Nurani Keadilan.

Baca Juga  BI Luncurkan Laporan Perekonomian Indonesia 2025, Pematangsiantar Optimis Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

Di momentum Hari Pahlawan, fraksi-fraksi sebelum menyampaikan pemandangannya mengucapkan Selamat Hari Pahlawan. Namun di balik semangat tersebut, fraksi-fraksi menyoroti postur anggaran yang timpang.

Fraksi-fraksi menyampaikan, APBD TA 2027 merupakan salah satu instrumen kebijakan strategis yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, telah disampaikan, postur makro APBD Kota Pematangsiantar terdiri dari: Pendapatan Daerah Rp971.963.461.907 dan Belanja Daerah Rp995.963.461.907. Artinya, *APBD mengalami defisit Rp24 miliar.*

Ada sejumlah catatan penting dan kritis yang disampaikan seluruh fraksi DPRD Kota Pematangsiantar, mulai dari buruknya infrastruktur, lemahnya peningkatan PAD, hingga minimnya perlindungan tenaga kerja lokal.

Pada prinsipnya, fraksi di DPRD Kota Pematangsiantar menerima RAPBD untuk dibahas lebih lanjut dengan catatan keras: mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keberpihakan kepada masyarakat Kota Pematangsiantar. DPRD menegaskan tidak ingin APBD hanya menjadi formalitas tanpa menjawab kebutuhan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dinilai masih belum optimal.

Baca Juga  Bunda PAUD Pematangsiantar Dukung Lomba Alkitab Tingkat PAUD-SD Bersama MPKW Sumut-Aceh

Turut hadir, Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, para anggota DPRD Kota Pematangsiantar, para asisten, staf Ahli, pimpinan OPD, direksi perusahaan daerah, serta para camat. (ril/th)