SIANTAR I DIAN24NEW.com
Pada tanggal 27 Maret 2025 Lalu, Aliansi BEM/Senat se- kota Pematangsiantar melakukan aksi unjuk rasa penolakan pengesahan UU TNI.
Namun hal yang miris terjadi, kata, Randa wijaya Selaku Kordinator Ismei wilayah 1 Randa wijaya Ikatan senat mahasiswa ekonomi Indonesia (ISMEI) adalah ketika salah satu massa aksi dari BEM Fakultas Ekonomi USI mendapatkan tindakan refresif dari salah satu Anggota DPRD Kota Pematangsiantar.
“kita bisa cek video yang sudah banyak beredar di sosial media sebelumnya ya jelas salah satu anggota dewan tersebut melakukan ayunan pukulan ke arah korban,” Kata Randa wijaya, Kamis (24/04/2025).
Menurutnya, Walau di rasa tidak begitu sakit namun dengan kuda kuda dan gaya seperti itu etika seorang dewan yang perlu di evaluasi.
“Harusnya dewan rakyat menjadi representasi bagi rakyat ya, ini malah arogan begitu,” Sebut Randa.
“Apalagi pasca aksi yang teman teman ingin menyampaikan aspirasi secara terbuka dan ilmiah itu hak berdemokrasi yang di atur dalam konstitusi negara,” Sambung Randa.
Katanya, BEM Fakultas Ekonomi USI juga sudah melaporkan anggota dewan tsb kepada BKD kota Pematangsiantar.
“Namun tak mendapat indah balasan dari laporan tsb sejak tanggal 28 Maret 2025 hingga hari ini,” tegas Randa.
Ia berharap kepada Ketua DPRD kota Pematangsiantar dengan tegas dalam menyikapi karna permasalahan ini sudah mencoreng Institusi Lembaga.
“Sebab kalau tidak ada ketegasan ketua DPRD kota Pematangsiantar hal seperti ini akan terus terjadi kedepannya dan itu tentunya menjadi ketidakmampuan sebagai pimpinan dalam mengkonsolidasikan anggota,” ujar Randa.
Kordinator ISMEI Wilayah 1 ini juga menilai buruknya citra demokrasi yang terjadi di kota Pematangsiantar akibat peristiwa itu, sebab anggota dewan yg menjadi representasi dari rakyatnya malah di brutalin seperti itu bukannya mengayomi.
Randa menyampaikan perlunya ada kekuatan kolektif untuk menghancurkan mereka yang tidak memahami konsep demokrasi namun ada dalam kekuasaan hari ini, Sebab itu hanya menjadi kekuasaan yang selalu menindas rakyat kelas menengah kebawah saja.
“Kita juga menekankan perlunya ada kesadaran oleh pemerintah dan APH terkhusus di kota Pematangsiantar atas kejadian ini untuk kebaikan kedepannya,” pungkas Randa. (as/th)
