SIANTAR I DIAN24NEW.COM
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Siantar Marihat digelar di Kantor Camat Siantar Marihat, Kamis (12/02/2026), dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027. Kegiatan ini dihadiri perwakilan Wali Kota Pematangsiantar, anggota DPRD, unsur Forkopimca, Bappeda, para lurah, kepala puskesmas, serta perwakilan Bank Sumut.
Ketua Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar, Robin Manurung, menegaskan sektor kesehatan dan infrastruktur harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan. Ia meminta agar program pelayanan kesehatan gratis tetap berjalan dan tidak terhenti.
“Kesehatan gratis adalah kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai ada pelayanan yang terhenti,” tegasnya.
Robin juga menilai anggaran Rp200 juta per kelurahan masih belum memadai untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur. Ia mengusulkan tambahan anggaran hingga Rp5 miliar per kecamatan guna percepatan pembangunan jalan dan drainase.
“Kalau serius, lima tahun persoalan infrastruktur bisa selesai,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPRD, Patar Luhur Panjaitan, menyampaikan DPRD akan mengawal seluruh usulan Musrenbang mulai dari tahap perencanaan hingga pembahasan anggaran. Ia juga menyoroti serapan anggaran yang dinilai belum maksimal serta meminta agar belanja seremonial dikurangi dan dialihkan untuk pembangunan fasilitas pelayanan publik.
“Anggaran harus benar-benar terserap dan dirasakan masyarakat,” katanya.
Sambutan Wali Kota yang dibacakan Asisten Administrasi Umum, Dedy, menegaskan Musrenbang merupakan bagian dari perencanaan partisipatif berbasis kebutuhan masyarakat. Arah pembangunan 2027 difokuskan pada penguatan ekonomi lokal, pengembangan UMKM, digitalisasi produk unggulan, serta penguatan sektor kreatif dan budaya.
Camat Siantar Marihat, Pedi Ariyanto Sitopu, menyampaikan bahwa Kecamatan Siantar Marihat terdiri dari tujuh kelurahan dan siap mendukung visi pembangunan Kota Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras (CS KERAS). Ia berharap seluruh usulan prioritas dapat direalisasikan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Bank Sumut Kota Pematangsiantar, Subahan Pardosi, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar merupakan pemegang saham terbesar ke-10 di Bank Sumut dengan nilai saham sebesar Rp61 miliar. Dari kinerja tahun buku 2024, Pemko menerima dividen sebesar Rp12,8 miliar yang menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menambahkan, Bank Sumut terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), baik dengan jaminan maupun tanpa jaminan, serta menghadirkan program Smart Link bagi Kepala Lingkungan sebagai agen layanan pembayaran resmi dengan sistem insentif. “Keuntungan Bank Sumut kembali ke daerah dan pada akhirnya kembali kepada masyarakat,” pungkasnya.. (***)
