SIMALUNGUN I DIAN24NEW.COM
Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Badan Perencana Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Bapperida menggelar rapat penyusunan Rencana Induk Pembangunan Daerah RIPD di Balai Harungguan T. Rondahaim Saragih, Kantor Bupati, Pamatang Raya, Jumat 5 Juni 2026.
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora mewakili Bupati. Pertemuan ini menjadi langkah strategis merumuskan arah pembangunan jangka panjang dengan visi “Bersama Semangat Baru Simalungun Menuju Simalungun Maju”.
Hadir dalam rapat Staf Ahli Bupati, Asisten, pimpinan perangkat daerah, camat se-Simalungun, serta narasumber dari akademisi dan Gapeknas. Pemkab menargetkan RIPD menjadi fondasi yang mengintegrasikan potensi, kebutuhan, dan tantangan wilayah terluas kedua di Sumatera Utara.
Sekda Mixnon Andreas Simamora menegaskan RIPD merupakan dokumen baru yang diharapkan membuat perencanaan pembangunan lebih terarah. Selama ini, menurutnya, banyak program berjalan tanpa dokumen induk yang kuat dan terintegrasi.
“Ketika perencanaan ini sudah selesai, maka pembangunan yang akan dikerjakan harus mengacu pada dokumen tersebut. Dengan demikian, arah pembangunan daerah tidak berbeda dengan kebijakan yang disusun pemerintah pusat dan semuanya menjadi lebih jelas,” ujarnya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, akademisi hingga masyarakat serius memberi masukan. Keberhasilan pembangunan, kata Mixnon, tidak hanya ditentukan besar anggaran, tapi kualitas perencanaan sejak awal.
Mengingat luas wilayah Simalungun lebih dari 4.000 km persegi, Sekda menyoroti tantangan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, dan pemerataan pembangunan desa.
“Wilayah kita sangat luas. Infrastruktur yang harus ditangani juga besar. Karena itu, melalui rencana induk ini kita berharap pemerintah pusat semakin memahami kebutuhan daerah dan memberikan perhatian yang lebih besar,” katanya.
Mixnon menyebut dokumen RIPD nantinya bisa menjadi alat perjuangan daerah memperoleh dukungan program nasional. Penyusunan ini merupakan implementasi visi Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih. Semangat ‘Simalungun Maju’ diharapkan bukan sekadar slogan, tapi merepresentasikan optimisme dan partisipasi masyarakat.
“Sehingga kita tidak hanya bergantung pada APBD, dan para investor-investor betah di wilayah kita untuk mendukung mengembangkan potensi-potensi kita,” tutupnya.
*Berbasis Potensi Lokal*
Narasumber Pengurus Bidang V LPJK Kementerian PUPR RI, Prof. Manlian Ronald A. Simanjuntak, menekankan RIPD harus berangkat dari keunggulan dan karakteristik lokal Simalungun. Setiap daerah punya kekuatan yang jadi fondasi dan daya saing di tingkat nasional.
“Penyusunan rencana induk harus berangkat dari potensi dan kekuatan yang dimiliki daerah. Dari situlah kemudian dibangun visi besar pembangunan yang terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.
Manlian menjelaskan, setelah penelitian dan pengumpulan data, tahap berikutnya FGD tematik lintas sektor: infrastruktur, ekonomi, investasi, tata ruang, lingkungan hidup, hingga SDM. Hasilnya diintegrasikan menjadi dokumen komprehensif.
Ia juga menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional agar peluang dukungan program strategis pusat terbuka. Menurutnya, Simalungun termasuk daerah tercepat menyusun rencana induk. Dokumen ini akan jadi “cetak biru” pembangunan hingga puluhan tahun ke depan, khususnya untuk RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2029.
Dengan potensi SDA melimpah dan posisi strategis sebagai kawasan penyangga Danau Toba, Manlian menilai Simalungun punya peluang besar berkembang jika perencanaan matang dan berkelanjutan.
“Rencana induk yang sedang disusun diharapkan menjadi peta jalan menuju terwujudnya Simalungun yang lebih maju, terhubung, dan berdaya saing di masa depan demi wilayah Tanoh Habonaron Do Bona,” pungkasnya. (ril/th)
