Example 120x600
EkonomiSeremonialSimalungun

Kapolres Simalungun Ungkap 9 Kasus Konflik Agraria, Pertanyakan Prioritas Kampung Reforma 2026

145
×

Kapolres Simalungun Ungkap 9 Kasus Konflik Agraria, Pertanyakan Prioritas Kampung Reforma 2026

Sebarkan artikel ini

 

SIMALUNGUN | DIAN24NEW.COM
Kapolres Simalungun, AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, S.H., S.I.K., M.M., menghadiri Rapat Integrasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Simalungun yang digelar di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada 22 September 2026 di Aula Balai Harungguan Pemkab Simalungun, dengan agenda pembahasan hasil survei serta perkembangan kasus pertanahan.

Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga, S.T., membuka rapat tersebut. Ia menjelaskan bahwa GTRA hadir sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mengurai ketimpangan urusan tanah dan menyelesaikan konflik agraria.

“Program Reforma Agraria menjadi instrumen nyata bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dan mengurai permasalahan tanah di Simalungun sehingga memiliki kepastian hukum,” ujar Benny.

Baca Juga  GERCAP! Polres Simalungun Evakuasi Korban Banjir di Dolok Batu Nanggar, 150 Rumah Terdampak

Sementara itu, Kepala Kantor ATR/BPN Simalungun, Shafwan, S.H., menerangkan bahwa rapat ini merupakan kelanjutan dari pendataan lapangan 1-10 Oktober 2026 sebagai bagian dari identifikasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Simalungun memaparkan data terkini potensi konflik agraria.

“Dari sisi sudut pandang kepolisian, potensi konflik terkait agraria di Simalungun sangat banyak. Dari data kami, ada sekitar sembilan kasus agraria di Simalungun, belum lagi masalah-masalah baru yang muncul,” ungkap AKBP Hendri.

Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian memiliki kepentingan utama dalam menjaga Kamtibmas, namun bukan sebagai pihak yang berwenang memutuskan sengketa tanah.

“Yang bisa kami lakukan hanya memfasilitasi dan memediasi kedua pihak yang berkonflik dengan melihat bukti-bukti yang bisa ditunjukkan, namun mediasi sifatnya hanya meredam sementara karena akar masalahnya belum selesai,” ujarnya.

Baca Juga  Hari ke-12 Operasi Patuh Toba 2026, Satlantas Simalungun Bagi Brosur, Tegur Pelanggar dan Bagikan Nasi Kotak Jumat Berkah

Lebih lanjut, Kapolres mempertanyakan urgensi pemilihan objek Reforma Agraria tahun 2026 yang jatuh pada Nagori Simanabun dan Nagori Dolok Saribu Bangun, Kecamatan Silau Kahean.

“Kami menyayangkan mengapa ada daerah yang sudah benar-benar lepas dari areal kawasan hutan melalui TORA dan berpotensi konflik, seperti di Nagori Sipangan Bolon Mekar pada lahan Porti dan Sidallogan, justru belum disegerakan penyelesaiannya,” ucapnya.

Kepala ATR/BPN Simalungun menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh masukan dari Kapolres dan daerah yang disampaikan Kapolres akan menjadi prioritas pada tahun 2027 mendatang. (th)