Example 120x600
KebudayaanEkonomiMingguanNasionalPeristiwaPolitikRegionalSeremonialTeknologiUncategorized

Koordinator Tim Pemenangan Caleg Dapil II Samosir Ungkap Konflik Berkepanjangan Pasca Pileg 2024, Politik Jangan Campur Adat

311
×

Koordinator Tim Pemenangan Caleg Dapil II Samosir Ungkap Konflik Berkepanjangan Pasca Pileg 2024, Politik Jangan Campur Adat

Sebarkan artikel ini

SAMOSIR | DIAN24NEW.COM
Dinamika pasca Pemilu Legislatif 14 Februari 2024 di Dapil II Kabupaten Samosir menyisakan konflik berkepanjangan. Koordinator Tim Pemenangan caleg berinisial JN, yang ditunjuk atas permintaan keluarga caleg berinisial RN, membeberkan kronologi dugaan intimidasi hingga pengucilan sosial yang dialaminya sejak Februari 2024.

JN menyampaikan hak jawab tersebut, Jumat (20/11/2026), untuk meluruskan informasi sepihak yang disebut telah menyebar hingga ke perantauan Medan dan Jakarta.

*Awal Sengketa 14 Februari 2024*

Menurut JN, konflik bermula saat penghitungan suara. Istri JN yang menjadi saksi TPS atas permintaan RN mendatangi rumah orang tua RN untuk menanyakan hasil suara, menagih uang saksi, dan meminta pengembalian dana pribadi yang dikeluarkan atas arahan pihak RN.

Pertemuan itu justru berujung tudingan dari ibunda RN yang menuduh JN membelot ke caleg lain berinisial RD dari partai berbeda, dengan alasan menerima uang. Tudingan itu disebut ibunda RN berasal dari perkataan RD.

Baca Juga  Melayat Ke Rumah Duka Korban Kecelakaan Beruntun, Bupati RHS Berikan Kata-kata Penghiburan

JN membantah. Ia mengaku tidak pernah menerima uang dari RD.

Pada 14-15 Februari 2024, JN menghubungi RD via WhatsApp untuk klarifikasi. Dalam chat yang didokumentasikan JN, RD disebut menegaskan dua hal: tidak pernah memberi uang kepada JN dan tidak pernah mengatakan kepada siapa pun bahwa JN menerima imbalan darinya.

Bukti chat itu kemudian dikirim JN kepada MP yang disebut bagian dari tim keluarga RN dan kepada suami RN. Pertemuan tatap muka yang digagas RD untuk meluruskan isu kandas karena MP berhalangan hadir.

*Pengucilan STM dan Kelompok Tani*

Sehari setelah tudingan, 15 Februari 2024, JN mengaku mulai dikucilkan dari STM (Sarikat Sosial) tempat ia menjadi koordinator pengelola aset leluhur. Upaya melapor ke penasihat STM tidak ditindaklanjuti.

Baca Juga  ODGJ Resahkan Warga di Pekan Pematang Bandar di AmankanĀ 

Maret 2024, UT, saudara kandung RN dari Indonesia Timur menggelar acara di rumah orang tua RN dengan mengundang seluruh anggota STM, namun JN dan keluarga tidak diundang.

Saat JN klarifikasi kepada UT, respons yang diterima disebut merendahkan dan tetap menuding tanpa bukti.

Pada periode sama, status keanggotaan JN di kelompok tani dicabut sepihak tanpa surat peringatan dan musyawarah, padahal kelompok tani tidak terkait STM maupun politik.

Puncaknya pertengahan Maret 2024, JN menduga tanaman padinya dirusak dengan herbisida oleh oknum anggota STM berinisial FG, dan aksesnya terhadap aset leluhur diputus.

*Soal Biaya Kampanye*

JN menyoroti ketimpangan biaya operasional. Ia mengaku hanya menerima Rp1 juta untuk cakupan dua kecamatan di Dapil II selama 9 bulan sejak deklarasi Juni 2023 hingga Februari 2024, dan dana itu baru ditransfer UT pertengahan Januari 2024. Selama 8 bulan ia membiayai sendiri operasional.

Baca Juga  Bupati Samosir Vandiko Gultom Patok Pondasi Monumen Toga Gultom di Onan Runggu, Target Rampung Maret 2027

Ia menilai tidak proporsional dijadikan kambing hitam penyebab kekalahan RN, karena selisih suara RN dengan peraih kursi mencapai ratusan suara, sementara suara keluarganya hanya 4 suara.

*Dampak Hingga 2026*

Dampak berlanjut hingga 2026. JN mengaku dikeluarkan dari grup WhatsApp komunitas yang ia bangun sendiri. Terbaru, saat istri JN mengundang anggota STM untuk melayat saudaranya yang meninggal, tradisi sakral dalam adat Batak, hanya 3 kepala keluarga yang datang.

“Politik boleh berbeda, bahkan boleh bersaing, tetapi tidak boleh dicampuradukkan dengan adat. Adat adalah warisan leluhur yang harus dijaga kemurniannya,” ujar JN.

Ia menegaskan fitnah lebih kejam dari pembunuhan karena merenggut martabat dan memutus silaturahmi, serta berharap perbedaan pilihan politik tidak dijadikan alat memecah belah di Samosir. (th/h/jg)