SIANTAR I DIAN24NEW.COM
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah PAD dan Penyaluran Dana Bagi Hasil DBH Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumut di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Senin 1/9/2026 sore.
Rakor ini digelar di tengah tekanan target penerimaan yang masih jauh dari capaian. Data Bapenda Sumut hingga Agustus 2026 menunjukkan realisasi baru 55,41% dari target Rp6,96 triliun, atau sekitar Rp3,86 triliun.
Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM membuka rakor dengan mengapresiasi Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah.
“Sampai Agustus memang capaiannya cukup bagus. Tetapi kalau dihitung untuk bulan ini, nampaknya harus dipacu lagi agar bisa kita capai 100 % hingga akhir tahun. Karena itu juga kami mengharapkan kerja sama kabupaten/kota untuk optimalisasi PAD ini,” sebut Bobby.
Dengan sisa 4 bulan di 2026, Pemprov dan Pemkab/Pemko dituntut mengejar kekurangan lebih dari Rp3,1 triliun agar target tercapai.
Dalam rakor, Bobby mewacanakan penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor PKB di daerah tertentu. Kebijakan ini dikaitkan dengan penerapan opsen PKB yang membuat penerimaan pajak langsung masuk ke kas kabupaten/kota sesuai potensi masing-masing.
“Tentunya yang paling banyak itu Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. Karena dengan kebijakan opsen ini, penerimaan itu langsung masuk untuk kabupaten/kota. Kalau dahulu dibagi ke daerah lain, tetapi sekarang itu sesuai jumlahnya. Makanya bagaimana jika di daerah tertentu untuk kendaraan itu pajaknya kita rendahkan. Sehingga tidak semua orang membeli mobil ke Medan,” tutur Bobby.
Wacana penurunan PKB ini berpotensi menimbulkan “perang tarif” antar daerah. Daerah dengan potensi kendaraan sedikit dikhawatirkan justru kehilangan pendapatan karena masyarakat berbondong-bondong mendaftarkan kendaraan ke daerah yang memberi tarif lebih rendah.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi inisiatif Bobby. Ia menyebut peningkatan PAD Sumut membanggakan, namun masih banyak potensi lain yang belum tergarap optimal.
“Karenanya kerja sama kolaborasi dalam peningkatan PKB ini sangat penting antara pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta realisasinya kita harapkan bisa terus dipacu. Karena itu kita sebagai pembina Samsat hadir di sini. Sebab kita memang tidak bisa kerja sendiri, harus ada dukungan semua untuk mengoptimalkan penerimaan ini,” ungkapnya.
Fatoni menyebut potensi lain yang bisa dioptimalkan yakni dana transfer pusat, BUMD, BLUD, pemanfaatan BMD, CSR, Baznas, hingga alokasi anggaran kementerian/lembaga.
Pada kesempatan itu, Agus Fatoni menyerahkan piagam penghargaan kepada Bobby atas upaya peningkatan PAD di Sumut.
Turut hadir Komisaris Utama PT Jasa Raharja Aan Suhanan, Dirut PT Jasa Raharja M Awaluddin, Ketua Baznas Sumut M Hatta, Pj Sekdaprov Timur Tumanggor, para bupati/wali kota se-Sumut, serta pimpinan OPD Pemprov Sumut.
Dengan realisasi PAD yang masih di bawah 60% di bulan ke-8, pemerintah daerah se-Sumut termasuk Pematangsiantar kini dihadapkan pada pilihan sulit: menaikkan intensifikasi pemungutan atau mengambil kebijakan populis seperti penurunan PKB yang dampak jangka panjangnya belum terukur.
Tanpa strategi konkret dan pengawasan ketat, target 100% akhir tahun dikhawatirkan kembali menjadi angka di atas kertas.(ril/th)
