SIMALUNGUN | DIAN24NEW.COM
Pemerintah Kabupaten Simalungun bergerak cepat meninjau kerusakan infrastruktur irigasi pasca banjir di Kecamatan Ujung Padang, Senin 7/9/2026. Kerusakan bendung mengancam produksi pertanian dan ketahanan pangan di wilayah tersebut.
Kepala BPBD Kabupaten Simalungun Budiman Silalahi turun langsung ke Nagori Sei Merbau untuk memetakan dampak kerusakan.
Berdasarkan hasil peninjauan, dua bendung mengalami kerusakan serius akibat bencana banjir.
1. Bendung Tanjung Marihat: mengairi lahan persawahan sekitar 66 hektare
2. Bendung Kampung Baru Hilir: mengairi areal pertanian sekitar 85,6 hektare
Total ada lebih dari 151 hektare lahan pertanian yang bergantung pada aliran air dari kedua bendung tersebut. Jika tidak segera diperbaiki, pasokan air terancam terganggu dan berpotensi menghambat pengolahan lahan serta menurunkan produktivitas panen warga.
“Pemerintah Kabupaten Simalungun terus berkomitmen memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan masyarakat, terutama para petani. Infrastruktur irigasi merupakan penopang utama produktivitas pertanian dan kunci terwujudnya ketahanan pangan yang kokoh bagi kita semua,” ujar Budiman Silalahi di lokasi.
Kerusakan ini langsung dirasakan petani. Karena saluran irigasi belum berfungsi, warga terpaksa menyewa dan membeli bahan bakar untuk pompa air.
Muda Bakkara, perwakilan petani setempat, mengeluhkan naiknya biaya operasional. “Untuk lahan seluas sekitar 2.400 meter persegi saja, kami harus mengeluarkan biaya bahan bakar Pertalite hingga sekitar Rp120.000 setiap kali pengairan atau pengolahan tanah. Ini tentu menjadi beban tambahan yang berat bagi kami. Kami berharap kedua bendung ini segera diperbaiki agar kami bisa kembali mengelola lahan dengan tenang dan hemat biaya,” ungkapnya.
Saat peninjauan, Budiman juga menyapa petani dan melihat langsung operasional mesin pompa air yang digunakan untuk mengairi sawah.
Budiman menegaskan, hasil pemeriksaan di lapangan akan menjadi dasar koordinasi dengan OPD terkait dan pemerintah pusat untuk merumuskan langkah penanganan dan rencana perbaikan tepat sasaran.
Secara politik ekonomi, perbaikan irigasi menjadi agenda prioritas Pemkab Simalungun untuk menjaga stabilitas produksi beras dan mencegah gagal tanam. Jika areal 151 hektare ini tidak terairi, maka akan berdampak pada pasokan pangan lokal, harga gabah, dan pendapatan petani.
“Pemerintah Kabupaten Simalungun menegaskan komitmennya untuk segera merespons dan menindaklanjuti permasalahan ini, guna memulihkan fungsi irigasi, menjamin kelancaran aliran air ke areal persawahan, serta memastikan kegiatan pertanian masyarakat dapat berjalan kembali dengan lancar dan berkelanjutan,” pungkas Budiman.
Penanganan cepat infrastruktur pertanian ini diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan nasional dari tingkat desa, sekaligus meringankan beban ekonomi petani di Ujung Padang. (ril/th)
