SIMALUNGUN | DIAN24NEW.COM
Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Koperasi dan UKM bersama Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumut, Agrinas Pangan Nusantara, TNI, serta pemerintah kecamatan melaksanakan verifikasi dan validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih KDMP, Sabtu 19/9/2026.
Kegiatan ini menjadi tahap krusial memastikan kesiapan administrasi, sarana-prasarana, serta kondisi faktual KDMP sebelum operasional dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Hari pertama tim meninjau lima titik: KDMP Lestari Indah Kecamatan Siantar, KDMP Karang Anyer dan KDMP Bandar Malela Kecamatan Gunung Maligas, serta KDMP Serbelawan dan KDMP Silenduk Kecamatan Dolok Batu Nanggar.
Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data administrasi dengan kenyataan lapangan sekaligus mengidentifikasi kekurangan yang perlu dilengkapi.
Staf Ahli Kementerian Koperasi Nur Ainun mengapresiasi kekompakan lintas sektor.
“Alhamdulillah, pendampingan di lima titik berjalan lancar. Koordinasi Pemkab Simalungun, OPD, pemerintah kecamatan, hingga Babinsa sangat baik. Kolaborasi ini penting agar manfaat KDMP segera dirasakan masyarakat,” ujarnya di Serbelawan.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Simalungun Benri Betfranke Sipayung menyebut verifikasi akan dilanjutkan Senin depan. Sebanyak 31 titik telah ditetapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan.
“Target kami pekan ini seluruh proses verifikasi selesai dan segera dilaporkan ke Kementerian Koperasi. Kekurangan yang ditemukan akan ditindaklanjuti agar KDMP dapat beroperasi secara optimal dan memberi manfaat nyata,” jelas Benri.
Turut hadir perwakilan Agrinas Pangan Nusantara, Dinas Koperasi Provinsi Sumut, Kodim 0207/Simalungun, Camat Dolok Batu Nanggar Siti Aminah Siregar, Camat Gunung Maligas Ayu Rukiyah Nasution, serta unsur terkait.
Secara politik ekonomi, langkah ini menegaskan komitmen Pemkab Simalungun memperkuat koperasi sebagai fondasi kemandirian dan penggerak ekonomi rakyat. Sinergi pemerintah pusat, provinsi, TNI dan pemerintah kecamatan dalam KDMP menjadi instrumen politik ekonomi kerakyatan untuk mempercepat distribusi pangan, permodalan UMKM, dan kemandirian nagori menuju Simalungun Maju Tanoh Habonaron Do Bona. (ril/th)
