SIANTAR I DIAN24NEW.com
Rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026 Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, Senin (24/11/2025) sore, diwarnai kontroversi. Kabag Umum, Alwi Lumban Gaol, tidak hadir, malah ikut rapat Komisi II sebagai Plt Dinas Pendapatan, saat bersamaan
Padahal, rapat itu membahas anggaran besar: RKA Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar tahun 2026 yang mencapai Rp 45.887.000.000.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD, Robin Januarto Manurung, didampingi wakil ketua Ilhamsyah Sinaga dan seluruh anggota komisi I dan turut dihadiri Sekda Kota Pematangsiantar, Junaidi Sitanggang, serta Sekretaris Bagian Umum, A. br Turnip, yang memaparkan RKA 2026 di hadapan anggota DPRD.
Ketua Komisi I, Robin Manurung, menegaskan bahwa ketidakhadiran Kabag Umum dalam pembahasan penting seperti ini sangat disayangkan. Menurutnya, seluruh pejabat dan anggota dewan telah mengucapkan sumpah untuk bekerja profesional demi kepentingan masyarakat.
Dalam pembahasan, Robin menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari berkas kepegawaian yang dinilai tidak lengkap—seperti kartu kesehatan, kartu kinerja, hingga kartu pendidikan hingga masalah serius terkait data jabatan kepala sekolah SD dan SMP yang selama ini dianggap paling banyak menimbulkan konflik.
Robin juga menyinggung adanya informasi dari berbagai pihak soal dugaan pengelompokan atau pengkotakan ASN dalam penempatan jabatan. Ia menegaskan, praktik seperti itu tidak boleh terjadi.
“Kami ingin pejabat yang diangkat itu benar-benar layak dan punya kemampuan. Jangan ada pengelompokan atau prioritas berdasarkan golongan tertentu,” tegas Robin.
Ia juga meminta agar seluruh kepala dinas wajib hadir pada pembahasan berikutnya, mengingat pada pertemuan sebelumnya dinas terkait tidak mengirim perwakilan.
Menutup rapat, Robin berharap agar tata kelola pemerintahan Kota Pematangsiantar pada 2026 semakin membaik.
“Horas, Horas, Horas,” tutupnya. (***)
