SIANTAR – DIAN24NEW
Jelang pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Wali Kota Pematang Siantar 2024, KPU Kota Pematang Siantar yang mengajukan anggaran Rp 25,2 miliar dan Bawaslu Kota Pematang Siantar Rp 6 miliar, menunggu Wali Kota dr Susanti Dewayani SpA untuk meneken Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Pernyataan itu disampaikan Anggota Bawaslu Kota Pematang Siantar, Frangki Sinaga. “Tahapan Pilkada Pemilihan Wali Kota 2024 sebenarnya sudah dimulai tahun 2023 ini. Tapi, karena anggaran belum direalisasi, kita masih menunggu,” ujarnya, Rabu (25/10/2023).
Dijelaskan, anggaran Rp 6 miliar untuk Bawaslu Kota Pematang Siantar sebenarnya belum maksimal melakukan pengawasan setiap tahapan Pilkada 2024 mendatang. Namun demikian, ada informasi bahwa NPHD akan ditandatangani Wali Kota Tanggal 10 Nopember mendatang.
“Kalau sudah ditandatangani, ada ketentuan yang mengatur sudah diperbolehkan cair sebesar 40 persen. Jadi, kita tunggulah,” ujarnya.
Senada dengan pernyataan Sekretaris KPU Kota Pematang Siantar, Hermanto Panjaitan. Dikatakan bahwa KPU Pematang Siantar mengajukan anggaran sebesar Rp 25,2 miliar. “Sebelumnya, kita memang mengajukan anggaran lebih dari itu. Tapi, setelah dirasionalisasi, akhirnya jadi Rp 25,2 miliar,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol) Kota Pematang Siantar, Jhon Rinald Sembiring membenarkan, setelah NPHD ditandatangani, akan cair 40 persen kepada KPU dan Bawaslu. Anggarannya bersumber dari Perubahan APBD Kota Pematang Siantar Tahun 2023.
“Surat edaran Mendagri, ada dua tahap pembagian dana Pilkada. Tahap pertama 40 persen diserahkan tahun 2023 ini. Selanjutnya, 60 persen lagi diserahkan tahun 2024,” jelas Jhon Rinald Sembiring.
Lebih lanjut dikatakan, selain anggaran untuk Bawaslu dan KPU, ada juga anggaran pengamanan untuk Polri/TNI sebesar Rp 7,2 miliar yang akan diajukan melalui APBD Tahun 2024. “Kalau untuk anggaran pengamanan akan diserahkan sekaligus tahun 2024,” ujarnya. (sn)
Editor. : Taman Haloho
