SIANTAR I DIAN24NEW.COM
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, SH, M.Kn menghadiri High Level Meeting HLM Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah TP2DD, dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD, di Lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPw BI Pematangsiantar, Jalan H Adam Malik, Selasa 18/8/2026.
HLM ini digelar dalam rangka menjaga stabilitas inflasi daerah serta mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ETPD dan perluasan akses keuangan.
Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama penerapan Website Base Early Warning System pengendalian inflasi dan penyerahan SK TOPPIS Toko Pantau dan Pengendali Inflasi secara simbolis oleh Wali Kota Wesly dan Kepala KPw BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman.
Wesly menegaskan TPID, TP2DD, dan TPAKD bukan tiga agenda yang berdiri sendiri. Ketiganya merupakan satu ekosistem kebijakan yang saling memperkuat untuk membangun perekonomian daerah yang stabil, inklusif, efisien, dan berdaya saing.
“Dalam pengendalian inflasi, kita harus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan harga yang terjangkau, sekaligus memberikan kepastian pasar dan harga yang wajar bagi petani serta pelaku usaha,” katanya.
Ia menekankan langkah yang harus diperkuat bersifat antisipatif, responsif, dan kolaboratif. Yakni melalui penguatan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, pemantauan harga, dan early warning system agar potensi gejolak harga dapat diidentifikasi lebih awal.
Untuk TP2DD, Wesly menyebut digitalisasi tidak hanya soal mengubah transaksi tunai menjadi non-tunai. “Digitalisasi harus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.
Sementara melalui TPAKD, Pemko mendorong perluasan akses layanan dan pembiayaan keuangan formal, khususnya bagi pelajar, UMKM, dan masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan.
Wesly menyinggung pentingnya budaya menabung sejak usia dini. Program Hari Indonesia Menabung disebutnya harus menjadi momentum meningkatkan literasi keuangan pelajar.
“Saya ingin menegaskan high level meeting ini jangan hanya menghasilkan laporan dan notulen. Saya ingin pertemuan ini menghasilkan keputusan, komitmen, dan rencana tindak lanjut yang jelas—siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan, dan bagaimana keberhasilannya diukur,” paparnya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah, BI, instansi vertikal, perbankan, dunia usaha, dan stakeholder memperkuat sinergi. “TPID harus terhubung dengan penguatan ekonomi daerah. TP2DD harus terhubung dengan peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan. TPAKD harus terhubung dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
“Jika ketiganya berjalan secara terintegrasi, saya optimistis kita dapat membangun perekonomian Kota Pematangsiantar yang semakin stabil, inklusif, digital, produktif, dan berdaya saing,” tutup Wesly sembari membuka kegiatan.
Kepala KPw BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman memaparkan, pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh menguat di level 4,70% YoY. Angka ini sejalan dengan pertumbuhan Sumut 4,98% dan Nasional 5,61%.
Secara tahunan hingga 2025, pertumbuhan Pematangsiantar tercatat 4,09%, Sumut 4,53%, dan Nasional 5,11%.
” Sektor perdagangan besar menjadi penyumbang pangsa terbesar di lapangan usaha yaitu 30,3% dan tumbuh 7,4%. Diikuti industri pengolahan 16,6% tumbuh 0,6%, konstruksi 9,0% tumbuh 6,0%, dan Transgud 7,8% tumbuh 7,4%,” jelas Ahmadi.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga mendominasi dengan pangsa 58,6% tumbuh 3,80%. Disusul PMTB 22,6% tumbuh 0,89%, konsumsi pemerintah 10,8% tumbuh 3,24%, dan LNPRT 2,8% tumbuh 7,72%.
Wesly mengapresiasi BI, Pemprov Sumut, perangkat daerah, perbankan, dan seluruh stakeholder atas sinergi mendukung pembangunan ekonomi. “Mari kita jadikan high level meeting ini sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi, menyatukan langkah, dan mempercepat aksi nyata,” katanya. (ril/th)
