Example 120x600
EkonomiInternasionalNasionalPeristiwaPolitikRegionalSeremonialSimalungunTeknologiUncategorized

Sidang Perdana Sengketa Khas Hotel Parapat Digelar, DLH Simalungun dan Bapenda Sumut Mangkir. AMPDT: Jangan Tutup-tutupi Limbah Danau Toba!

196
×

Sidang Perdana Sengketa Khas Hotel Parapat Digelar, DLH Simalungun dan Bapenda Sumut Mangkir. AMPDT: Jangan Tutup-tutupi Limbah Danau Toba!

Sebarkan artikel ini

MEDAN | DIAN24NEW.COM
Sengketa keterbukaan informasi publik terkait operasional Khas Hotel Parapat memasuki babak persidangan. Namun, sidang perdana pemeriksaan awal di Kantor Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sumatera Utara, Rabu (11/11/2026), justru berlangsung tanpa kehadiran dua badan publik yang menjadi pihak termohon, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Simalungun dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara.

Kondisi tersebut menuai sorotan dari Aliansi Mahasiswa/Pemuda Peduli Danau Toba (AMPDT). Ketua Umum AMPDT Rico Nainggolan S.H, menegaskan tidak akan mundur dalam memperjuangkan keterbukaan dokumen lingkungan dan informasi perpajakan Khas Hotel Parapat yang dikelola PT Hotel Indonesia Properti (HIPRO), perusahaan di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca Juga  Pemkab Simalungun Susun Rencana Induk Pembangunan, Sekda: Jadi Panduan Jangka Panjang "Simalungun Maju"

“Kami hadir tepat waktu di Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara untuk menjalani sidang pemeriksaan awal. Namun, sangat disayangkan pihak DLH Simalungun dan Bapenda Sumut justru tidak hadir. Kami menantang kedua instansi ini untuk berani datang pada jadwal sidang berikutnya dan membuka secara terang-benderang dokumen perizinan Khas Hotel Parapat,” tegas Rico.

Dalam permohonan sengketa informasi tersebut, AMPDT meminta DLH Kabupaten Simalungun membuka sejumlah dokumen penting, mulai dari dokumen persetujuan dan perizinan lingkungan, laporan pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga hasil pengujian baku mutu air limbah dari aktivitas operasional hotel.

Sementara kepada Bapenda Sumut, AMPDT meminta keterbukaan informasi mengenai kepatuhan dan realisasi pembayaran pajak daerah, termasuk Pajak Air Permukaan (PAP).

Baca Juga  SPBU PT Pancoran Sentosa dan Warga di Mediasi Polisi Terkait Pembelian Minyak BBM Dengan Jerigen

Bagi AMPDT, keterbukaan dokumen tersebut penting untuk memastikan bahwa aktivitas usaha di kawasan Danau Toba berjalan sesuai ketentuan lingkungan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

“Sebagai hotel yang dikelola perusahaan di bawah naungan BUMN, Khas Hotel Parapat seharusnya menjadi contoh kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan perpajakan. Kami ingin semuanya dibuka berdasarkan dokumen dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ketertutupan informasi justru menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Majelis Komisioner Komisi Informasi Sumatera Utara selanjutnya akan menjadwalkan kembali pemanggilan DLH Simalungun dan Bapenda Sumut untuk melanjutkan tahapan penyelesaian sengketa informasi tersebut. (ril/th)