SIANTAR | DIAN24NEW.com
Salah satu dapur umum penyedia makanan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pematangsiantar kini menjadi sorotan. Dapur yang berlokasi di bekas kantor Radio Mora, Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Siantar Utara, dinilai tertutup dari akses publik dan minim transparansi terhadap proses produksinya.
Temuan ini memicu kekhawatiran tentang kualitas, standar keamanan, serta kepatuhan terhadap petunjuk teknis (juknis) dari Badan Gizi Nasional (BGN), yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program MBG yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menanggapi situasi ini Sabtu, (26/07/2025). Ustadz H. M. Tigor Harahap, LC, anggota DPRD Kota Pematangsiantar dari Fraksi PKS, menyampaikan kritik keras dan mendesak pemerintah kota untuk tidak lepas tangan. Ia menegaskan bahwa transparansi adalah kunci utama dalam pelaksanaan program publik, apalagi menyangkut konsumsi anak-anak sekolah.
“Kami di DPRD melihat bahwa ada dapur umum MBG yang tertutup dari pantauan publik, bahkan pihak sekolah pun kesulitan mengakses. Ini tentu sangat disayangkan. Masyarakat berhak tahu dari mana makanan itu berasal dan bagaimana prosesnya,” ujarnya.
Tigor juga mengingatkan bahwa pelaksanaan program nasional tidak berarti daerah kehilangan peran.
“Dalam RDP yang lalu, pihak pelaksana sempat menyebut bahwa ini program pusat dan pemerintah kota tidak punya wewenang. Tapi kami ingatkan, pemerintah kota punya tanggung jawab melindungi konsumen, dan itu dijamin oleh undang-undang. Apalagi yang dikonsumsi adalah anak-anak, ini bukan hal sepele,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tigor menyoroti bahwa selain transparansi, aspek kualitas makanan, standar kebersihan, hingga kehalalan patut menjadi perhatian serius.
“Kami juga mempertanyakan, apakah makanan yang dibagikan sudah memenuhi standar kehalalan? Banyak siswa penerima MBG adalah Muslim, dan aspek ini tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus hadir, memantau, dan memastikan semuanya sesuai,” ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan aktif pemerintah kota tidak akan menghambat program, justru memperkuat keberlanjutannya.
“Kami tidak ingin dianggap menghalangi. Justru sebaliknya, kami ingin program MBG berjalan dengan baik. Tapi kalau ada yang ditutup-tutupi, maka patut dicurigai. Kalau memang benar, kenapa takut dibuka?” lanjut Tigor.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Yayasan Pal Merah selaku pelaksana program belum memberikan tanggapan terkait temuan lapangan dan pernyataan DPRD. Redaksi DIAN24NEW tetap membuka ruang konfirmasi dan klarifikasi dari Yayasan Pal Merah, Dinas Pendidikan, maupun Badan Gizi Nasional, agar pemberitaan tetap seimbang dan publik memperoleh informasi yang utuh. (js/th)
