SIANTAR – DIAN24NEW
Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani nampaknya tidak mempersoalkan sikap DPRD Kota Pematang Siantar yang menolak anggaran assessment pejabat Pemko Pematang Siantar dan pembelian mobil dinas Wali Kota, Susanti Dewayani.
Bahkan, dinilai hal itu menjadi hal yang biasa dan sering terjadi, sehingga tetap ngotot mengeluarkan uang daerah dan tetap melaksanakan assessment pejabat tinggi dan membeli mobil dinas.
Hal ini dicetuskan Wakil Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Ronald Darwin Tampubolon, saat menerima massa aksi demo Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), saat menggelar aksi unjuk rasa, Senin (14/8/2023).
Dimana, pengunjuk rasa meminta pertanggungjawaban Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) dewan sebagai pengawasan.
Mendengar pernyataan sikap pengunjuk rasa itu, Waki Ketua DPRD Pematang Siantar, dari Partai Hanura itu mengklaimnya. Kemudian Ronald mengatakan bahwa lembaga dewan telah melakukan pengawasan secara maksimal.
Ia mencontohkan, mereka menolak anggaran yang akan digunakan untuk assessment pejabat Pemko Pematang Siantar dan pembelian mobil dinas Wali Kota, Susanti Dewayani.
Seperti diketahui, dr Susanti memiliki mobil dinas baru merek Hyundai Palisade keluaran tahun 2023. Harga mobil dinas yang dibeli jenis jeep, sebesar Rp 900 juta. Sungguh – sungguh fantastis harganya
Ronald mengatakan, sewaktu pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), DPRD Pematang Siantar telah mencoret biaya untuk dua item itu. Namun nyatanya, Pemko Pematang Siantar tetap ngotot mengeluarkan uang daerah dan tetap melaksanakan assessment pejabat tinggi dan membeli mobil dinas Wali Kota itu.
“Dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023 tidak ada. Tapi tiba-tiba (mobil dinas) itu ada,” ujarnya.
DPRD Pematang Siantar menuding Susanti memaksakan kehendak untuk kepentingan pribadi. “Cuman kan ada perubahan (P-APBD), seharusnya kan dikasih tau ke DPRD ini. Sampai detik ini kami tidak tau anggarannya kemana,” sambungnya.
Dilanjutkan Ketua DPC Partai Hanura Kota Pematang Siantat ini mengaku akan tetap meminta pertanggungjawaban pengeluaran dana yang fantastis itu. “Kita mau lihat nanti di Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun depan.
Ia juga menyinggung Susanti yang tidak mengindahkan hasil evaluasi Gubernur Sumatera Utara agar mengoptimalkan anggaran untuk belanja modal dan layanan publik.
“(Membeli mobil dinas baru) itu tidak termasuk dalam belanja modal dan layanan publik. Jadi kita menyesalkan itu,” pungkasnya.
Editor. : Taman Haloho
