Model

Model

Model
Simalungun

Dugaan Pungli dan Korupsi Ternyata Motif dari Aksi Demo di SMAN 1 Dolok Panribuan

43
×

Dugaan Pungli dan Korupsi Ternyata Motif dari Aksi Demo di SMAN 1 Dolok Panribuan

Sebarkan artikel ini

SIMALUNGUN – DIAN24NEW

Aksi guru-guru nekat mengeksploitasi siswanya keluar dari ruangan kelas dan berujuk rasa pada jam belajar, tanggal 20 Juli 2023 lalu, mendesak supaya Pelaksana Tugas Kepala Sekolah (Plt Kepsek)  R Hutabarat diganti, ternyata guna menutupi kasus dugaan pungutan liar (Pungli) dan kasus dugaan korupsi di SMAN 1 Dolok Panribuan yang 

Model

Dimana, menurut Komite Sekola Gurgur Simanjuntak, penyebab pertama diduga keras karena Wakil Kepala Sekolah /PKS merangkap sebagai bendahara SPP, Horas Manulang sudah digantikan jabatannya oleh guru lain, karena tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan SPP TA 2022-2023 kepada Komite sekolah. 

” Setelah TA 2022-2023 berakhir saya sebagai komite sekolah, sudah berkali – kali meminta pertanggung jawaban penggunaan dana SPP yang enam puluh ribu rupiah / siswa selama satu tahun.Dimana kita ketahui, untuk pembuatan jerjak besi menghabiskan biaya puluhan juta rupiah , pengadaan mobiler juga menghabiskan puluhan juta rupiah dan hal ini tidak dapat dipertanggung jawabkan dan bahkan dana komite sebanyak enam juta juga tidak ada saya terima. Coba bayangkan 830 orang siswa di kali Rp60.000 dikali 12 bulan hampir 600 jutaan tidak dapat di pertanggung jawabkan Horas Manullang kepada Komite sekolah,” beber Gurgur Simanjuntak, via seluler Senin (14/8/2023).

Tidak hanya itu, sambung Gurgur, menurut Komite sekolah Horas Manulang juga diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap 72 orang siswa unggulan yang mengikuti les tambahan dengan biaya Rp130.000 per bulan selama lima bulan. 

” Hal ini jelas jelas merugikan orang tua siswa. Karena Horas Manulang mengutip dari orang tua siswa secara merata Rp130.000, sementara sesuai PP 48 bahwa bagi siswa yatim piatu dikenakan biaya 50?ri jumlah diatas, anak yatim 75 ?ri jumlah diatas. Sedangkan siswa yang mendapatkan bantuan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bantuan lainnya tidak di kenakan biaya. Namun Horas Manulang mengutip biaya secara merata Rp130.000,” terang Gurgur kesal.

Lanjutnya berhubung Komite sekolah mendesak pertanggung jawaban Horas Manulang sebagai bendahara SPP, maka orang tua siswa sudah sepakat mengadakan rapat pada tanggal 20 Juli 2023, siang sekira pukul 14.00 Wib. Namun pada pagi hari tanggal 20Juli 2023 itu, ternyata sudah dilaksanakan aksi demo, dengan tujuan agar rapat meminta pertanggung jawaban tersebut gagal, karena Horas Manulang diduga merasa terusik,” kata Gurgur.

Sementara dalam aksi demo yang dipimpin B.Simanjuntak dan Horas Manulang, menuntut SPP yang 100 ribu rupiah, sementara hal itu belum final. Karena akan diberlakukan pada tahun ajaran Baru. ” Sebenarnya aksi demo tersebut hanya modus,” tegas Gurgur

Sementara beberapa siswa yang tidak mau disebut namanya mengatakan bahwa setelah Horas Manulang tidak menjabat sebagai PKS, siswa tidak pernah lagi membayar lembar kertas jawaban ujian. ” Ya pak, kami tidak pernah lagi membayar uang kertas jawab ujian, setelah ibu Rismauli Hutabarat menjabat Plt kepala sekolah,” ungkap beberapa orang siswa, memohon agar namanya tidak dicantumkan, dengan alasan para siswa tersebut takut di bully sama gurunya atau teman – temannya

Dan yang terjadi selama ini, kertas lembar jawaban ujian semester setiap siswa di wajibkan membeli dari kantin koperasi yang diketuai Horas Manullang itu sendiri.

Saat ini, yang terjadi di SMAN 1 Dolok Panribuan, bahwa zona aman Horas Manullang terusik, atas kehadiran Plt kepala sekolah, karena menurut pengakuan siswa ,  Plt Kepsek R. Hutabarat, ujian tidak ada lagi membeli kertas jawaban dari koperasi, sudah menggunakan dari dana BOS. Artinya selama ini, para siswa sudah menjadi korban dugaan penipuan Horas Manullang kepada para siswa dalam hal wajib pembelian uang lembar ujian, padahal itu semua sudah di plot dari dana BOS.

Lalu soal pertanggung jawaban SPP diatas  ketika dikonfirmasi kepada Horas Manulang melalui pesan WhattApp Senin (14/8/2023) sekira pukul 20.05 wib, walau nampak aktif dan pesan masuk, akan tetap Horas Manullang bungkam, tidak bersedia menjawab alias membalas konfirmasi wartawan.

Kemudian, penyebab kedua terjadinya aksi demo itu, guna menutupi dugaan kasus korupsi dana Bos yang dilakukan B Simanjuntak, saat menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kasek SMAN 1 Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun, B Simanjuntak selama dua bulan.

Seperti pada kegiatan administrasi sekolah Rp100 jutaan, sebab menurut sumber yang tidak bersedia namanya dipublikasikan menyebutkan bahwa Plh sekolah tidak boleh mengambil uang negara.

Namun oknum Plh Kasek sekolah SMAN 1 Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, B. Simanjuntak telah menarik uang dana BOS dari Bank pada 27 Juni 2022 pagi.

Setelah pengambilan uang dari bank, kemudian terjadilah serah terima jabatan pada Plt kepala sekolah yang baru Rismauli Hutabarat.

Namun pengambilan dana BOS yang seratus jutaaan tersebut, menurut sejumlah sumber dari kalangan pendidik tidak ada wujud atau bentuk kegiatan sekolah dari dana tersebut, dan oknum Plh Kepsek tersebut hanya menyisahkan sebagian dari Rp. 100 jutaan yang peruntukan untuk administrasi kegiatan sekolah atau yang sering disebut ATK, lalu ke mana sisa uang tersebut di bawah Pak B Simanjuntak,” ucap Jhon Girsang seraya bertanya dengan wajah tampak keheran – heranan.

Pihaknya pun melakukan konfirmasi kepada Plh terkait pengambilan dana BOS Rp100 jutaan dari bank, dan telah di akui.

“Saya sudah konfirmasi kepada mantan Plh Kasek SMAN 1 Dolok Panribuan melalui pesan WhatsApp, dan B Simanjuntak mengakuinya telah mengambil uang dana BOS dari bank, namun saat di konfirmasi lagi terkait peruntukan uang yang Rp.100 jutaan tersebut. Bu Plh Kepsek B. Simanjuntak tidak menjawab” Ucap Jhon Girsang.

Sementara awak media ini konfirmasi kepada B.Simanjuntak melalui Whatt App Senin (14/8/2023) sekira pukul 18.06 Wib, lagi – lagi tidak bersedia menjawab. 

Untuk itu diminta kepada Kacabdis Wilayah VI Siantar-Simalungun dan Kadisdiksu segera menindak dengan tegas sesuai hukum yang berlaku para guru guru yang ikut Aksi Demo baik PNS ,GTT maupun honorer.

Karena laporan orang tua siswa bahwasanya ada beberapa siswa mengatakan bahwa Guru tidak ontime belajar, guru berkelompok-kelompok ada dibeberapa tempat dalam arti belum kondusif. 

Dan anak-anak juga semakin kurang disiplin. Mirisnya beberapa guru yang merasa menang alias pendemo bersikap kurang ramah, suka menyindir, sehingga siswa jadi bingung siapa figur yang mau dicontoh. 

 

 

Editor                :  Taman Haloho

Wartawan         :  Matius Waruwu