SIANTAR – DIAN24NEW.com
Soal pembatalan pengangkatan 4 (Empat) Kepala Bagian Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (Kabag PDPHJ) Kota Pematangsiantar, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) PDPHJ Kota Pematamgsiantar, Heppy Oikumenis Daely pun melakukan aksi kucing-kucingan dengan Sumut Watch, masing – masing Armada Simorangkir, SH selaku Kordinator Divisi Nontigasi, Indra Simarmata, SH dan Kaleb Sitanggang masing – masing sebagai Anggota yang beraudensi ke Kantor Walikota, hari Selasa 13/08/2024, sekira pukul 10.00 Wib.
Heppy Oikumenis Daely mengakui telah menerima SK Pembatalan Kabag Defenitif PDPHJ Kota Pematamgsiantar dari Direksi PDPHJ Kota Pematangsiantar, akan tetapi Heppy tidak menunjukkan nama- nama Kabag yang dibatalkan secara transparan.
Sikap Ketua Dewas PDPHJ Kota Pematangsiantar ini dinilai seakan mendukung Dirut PDPHJ Kota Pematangsiantar, Sdr. Bolmen Silalahi yang hingga kini juga tidak mau mengumumkan secara terbuka dan transparan soal pembatalan 4 Kabag defenitif PDPHJ Kota Pematamgsiantar yang cacat secara hukum, karena didasarkan pada kolusi, nepotisme dan pelanggaran peraturan perundang- undangan.
Kepada Heppy, Tim Nonlitigasi Sumut Watch, menegaskan bahwa urgensi kedatangan tim sama sekali tidak atau bukan sekedar mendapat konfirmasi yang jelas tentang pembatalan 4 Kabag PDPHJ defenitif melainkan juga untuk memastikan pembatalan semua pejabat dari Kabag, Kepala Pasar, Staf Bidang, Staf Urusan dan pejabat Satuan Pengawas Intern PDPHJ, serta pengangkatan Calon Pegawai menjadi Pegawai Tetap, yang diangkat hanya berdasarkan kolusi, nepotisme dan karena beking. Apalagi sebahagian besar dari Staf Bidang, Staf Urusan dan pejabat SPI berstatus Calon Pegawai sehingga cacat dan batal demi hukum. “Pokoknya harus dikocok ulang”, ujar Armada Simorangkir dan Indra Simarmata secara kompak.
Heppy mengakui tindakan Dirut Bolmen Silalahi tentang pengangkatan pejabat PDPHJ salah dan keliru, dan karena itu Dewas secara proaktif membuat surat kepada Dirut PDPHJ agar Direksi segera membatalkan pengangkatan Kabag defenitif karena tidak melalui prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. Meski Heppy tampak welcome dengan permintaan audensi Sumut Watch, tetapi sangat disesalkan Ketua Dewas PDPHJ ini enggan untuk memperlihatkan nama- nama Kabag PDPHJ defenitif yang dibatalkan.
Namun seperti telah dilansir banyak media, bahwa para Kabag PDPHJ yang dituntut harus dibatalkan karena pengangkatannya hanya didasarkan pada kolusi dan nepotisme, masing – masing adalah Erwin Syahputra Dolok Saribu, SE, MSi (Kabag Keuangan), Susiana Hafni Lubis, SH (Kabag Umum), Herma Inggrid Sitoumorang, SE (Kabag Pengolahan Aset dan Pemeliharaan) dan Fitri Syahraini Hasibuan (Kabag Pengembangan Usaha dan Investasi).
Dewas PDPHJ Dukung Sumut Watch
Menurut Heppy, ia mendukung Sumut Watch untuk melakukan koreksi perbaikan secara mendasar terhadap PDPHJ, dan prinsipnya ia juga setuju pengangkatan pejabat – pejabat PDPHJ yang bertentangan dengan prosedur dan mekanisme yang ada harus dibatalkan. “Iya, kita akan memperbaikinya semuanya”, ujar Heppy sembari meminta agar Sumut Watch tetap aktif untuk mengontrol.
Mereview temuan Sumut Watch, Dirut PDPHJ Sdr. Bolmen Silalahi telah mengangkat pejabat- pejabat PDPHJ disemua tingkatan dan level, dari Kabag, Kepala Pasar, Staf Bidang, Staf Urusan dan Satuan Pengawasan Intern, Calon Pegawai menjadi Pegawai Tetap, hanya melalui kolusi dan nepotisme tanpa melalui prosedur dan seleksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PDPHJ.
Hal yang paling fatal, Dirut Bolmen Silalahi justru mengangkat sebahagian besar Calon Pegawai menjadi Staf Bidang, Staf Urusan dan SPI.
Usai dialog dengan Ketua Dewas, Tim Sumut Watch kemudian bertemu dengan Ira salah seorang Bagian Perekonomian Pemko Pematangsiantar.
Kepada Ira, Armada Simorangkir, SH dan kawan- kawan, mempertegas lagi bahwa Dirut PDPHJ harus membatalkan pengangkatan seluruh pejabat PDPHJ dari pejabat tertinggi hingga terendah, apalagi pengangkatan Calon Pegawai menjadi Staf Bidang, Staf Urusan dan SPI, serta pengangkatan Calon Pegawai menjadi Pegawai Tetap yang dilakukan secara pilih kasih dan diskriminatif.
Ira sendiri menyatakan sangat mendukung upaya perbaikan tersebut, dengan konsep semua “DINOLKAN” untuk kemudian diangkat melalui assesment, ” tutupnya
Editor. : Taman Haloho
Wartawan. : Matius Waruwu
