SIMALUNGUN I DIAN24NEW.com
Puluhan kontraktor di Kabupaten Simalungun merasa resah terkait proyek di Dinas Pendidikan (Dikjar) Kabupaten Simalungun. Keresahan melanda puluhan rekanan proyek di Dinas Pendidikan (Dikjar) Kabupaten Simalungun setelah serangkaian dugaan kasus penyimpangan dalam proses pengerjaan proyek pemerintah.
Kasus-kasus ini melibatkan rekanan yang tidak diteken kontraknya oleh Kadis, namun telah lebih dulu mengerjakan paket proyek, serta rekanan yang telah keluar SPK namun belum dapat mengerjakan proyek karena tidak ada tenaga konsultan.
Direktur CV. Parasian, inisial MS, Rabu (19/11/2025), mengungkapkan kekecewaannya karena waktu pengerjaan proyek sudah mepet, namun tenaga konsultan tidak ada yang bisa diajak turun ke lapangan untuk mengukur dan mematok lokasi proyek.
Selain masalah tenaga konsultan tidak ada yang bisa diajak turun ke lapangan, keresahan juga muncul setelah beberapa proyek Dikjar Simalungun diduga telah dijual sebelum proses tender resmi dimulai. Kabid Sapras Dikjar Simalungun, Parolan Sidauruk, dituding telah melakukan “jual beli” proyek senilai Rp 81 miliar sebelum tender lelang dilaksanakan?
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sapras) Dinas Pendidikan Simalungun Parolan Sidauruk, diduga kuat telah “menjual” proyek kepada rekanan tertentu senilai Rp 81 miliar meskipun proses tender lelang resmi belum dimulai.
Informasi ini beredar di kalangan internal dikjar Simalungun dan para rekanan,sejumlah sumber menyebutkan bahwa proyek yang diduga diperjualbelikan tersebut merupakan bagian dari anggaran peningkatan infrastruktur pendidikan di Simalungun.
Jika dugaan ini benar, hal ini jelas mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simalungun yang baru saja dipimpin Bupati dan Wakil Bupati H. Anton Saragih dan Benny Sinaga.
Beberapa kontraktor lainnya juga mengeluhkan proses pengerjaan proyek yang tidak transparan dan tidak adil. Mereka berharap pemerintah dapat menyelesaikan masalah ini dan memastikan proses pengerjaan proyek berjalan lancar dan adil.
Rekanan lainnya, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengungkapkan kekecewaannya. “Kami sangat resah dengan situasi ini. Kami telah menunggu lama untuk dapat mengerjakan proyek ini, namun ada rekanan lain yang telah lebih dulu mengerjakan tanpa kontrak yang jelas,” ujarnya.
Kasus lain melibatkan rekanan A yang telah diteken kontrak dan menerima uang muka 30%, namun rekanan B telah hampir selesai mengerjakan paket proyek yang sama. Situasi ini nyaris memicu perkelahian antara kedua rekanan.
Para Ketua Asosiasi di Siantar-Simalungun dikritik karena memilih bungkam atas keresahan puluhan rekanan ini. “Kami berharap ada tindakan konkret dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus ini dan memastikan proses pengerjaan proyek berjalan lancar dan adil,” tambah rekanan tersebut.
Kamis (20/11/2025) Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Pendidikan (Dikjar) Simalungun, Frits Ueki Damanik belum dapat dikonfirmasi untuk dimintai keterangannya terkait keresahan yang melanda puluhan rekanan proyek. Saat ditemui di Kantor di Raya, Plt Kadis Dikjar Simalungun Frits Ueki Damanik tidak berada di kantor.
Begitu juga dengan Kabid Sapras Dikjar Simalungun, Parolan Sidauruk juga belum bisa dimintai tanggapannya. Dan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Wass Shapo (WA), tampak masuk centreng dua, namun Kabid Sapras Dikjar Simalungun, Parolan Sidauruk tidak mau memberikan balasan (jawaban) atas konfirmasi wartawan.
Dan saat ditemui dikantor Dikjar di Raya, Kabid Sapras Dikjar Simalungun, Parolan Sidauruk juga tidak ada kelihatan. Menurut Staf pegawai Dikjar Simalungun Br Sigiro, pak Kabid Sapras Dikjar Simalungun, Parolan Sidauruk sedang tugas lapangan keluar.
“Bapak Kabid Sapras Dikjar Simalungun, Parolan Sidauruk sedang tidak berada di kantor, Baoaks edang tugas lapangan diluar Bang,” ucap br Sigiro bersahabat. (tim)
