SIANTAR I DIAN24NEW.COM
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Siantar Timur Tahun 2026 digelar di Aula Kantor Camat Siantar Timur, Kamis (12/02/2026). Sejumlah isu krusial mengemuka, mulai dari layanan kesehatan gratis, tingginya kasus TBC, hingga dorongan penambahan anggaran infrastruktur.
Ketua Komisi I DPRD Pematangsiantar, Robin Manurung, menegaskan tiga kebutuhan mendasar masyarakat Siantar, yakni kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan stabilitas harga bahan pokok.
Ia menyoroti persoalan pembatalan KIS yang berpotensi menghapus kepesertaan warga jika tidak digunakan dalam setahun. Menurutnya, koordinasi Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial harus diperkuat agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan.
Robin juga mengingatkan tingginya angka TBC di Siantar Timur. Ia meminta Puskesmas lebih serius melakukan pencegahan dan pengobatan karena penyakit tersebut bisa disembuhkan, namun juga berisiko mematikan jika tidak ditangani maksimal.
Di sektor pembangunan, Robin mengusulkan penambahan anggaran sekitar Rp5 miliar per kecamatan untuk memperbaiki jalan rusak skala kecil di bawah 800 meter.
“Banyak jalan rusak 150 sampai 300 meter yang sebenarnya bisa cepat ditangani jika anggarannya cukup,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Komisi I Patar Luhur Panjaitan menekankan pentingnya pengawasan sejak tahap perencanaan hingga penganggaran. Ia juga meminta kantor camat dan lurah menyediakan fasilitas ramah disabilitas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.
Dalam kesempatan tersebut, Asisten III Dedy Tunasto Setiawan yang mewakili Wali Kota menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan bagian dari sistem perencanaan berbasis aspirasi masyarakat. Pembangunan 2027 akan difokuskan pada penguatan ekonomi lokal, UMKM, digitalisasi pemasaran, dan pengembangan ruang kreatif.
Camat Siantar Timur Rahmat Zebua melaporkan terdapat 119 usulan warga yang telah divalidasi melalui SIPD, terdiri dari 69 usulan infrastruktur, 37 ekonomi, dan 18 sosial budaya. Ia juga menyoroti kondisi Kantor Camat yang dinilai sudah tidak layak dan membutuhkan perhatian serius.
Musrenbang ini menjadi tahapan penting sebelum usulan dibawa ke tingkat kota dalam penyusunan RKPD Tahun 2027. (***)
