BATAM I DIAN24NEW.COM
Pemko Batam menegaskan komitmen menyelaraskan administrasi kepegawaian demi pelayanan publik profesional sekaligus menjaga stabilitas kesehatan fiskal daerah. Keberhasilan penataan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK kini membawa tantangan baru pada postur anggaran daerah.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja Raker, Rapat Dengar Pendapat RDP, dan Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU bersama Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menpan RB Rini Widyantini. Pemko Batam mengikuti kegiatan secara virtual dari Ruang Rapat Sekda, Kantor Wali Kota Batam, Senin 8 Juni 2026.
Kepala Dinas Kominfo Kota Batam Rudi Panjaitan menyampaikan, dalam agenda nasional tersebut Pemko Batam memaparkan capaian krusial sekaligus mengusulkan sejumlah strategi regulasi terkait belanja pegawai kepada pemerintah pusat.
Rudi menjelaskan, berdasarkan data BKPSDM Kota Batam, jumlah PNS periode 2019–2026 bergerak stabil di angka 5.400 hingga 5.700 pegawai. Sebaliknya, kurva tenaga Non-ASN berhasil ditekan drastis melalui skema pengangkatan CASN berkala.
Keberhasilan konversi honorer ke PPPK diakui Pemko Batam berdampak langsung pada struktur belanja pegawai. Karena itu, Pemko mengajukan usulan regulasi agar penataan ASN berjalan seiring kemampuan fiskal daerah.
Pemko Batam menegaskan, penataan kepegawaian tetap diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian fiskal. Rapat bersama Komisi II DPR RI, Mendagri, dan Menpan RB menjadi forum bagi Pemko Batam menyampaikan realitas di lapangan sekaligus mencari solusi kebijakan bersama pemerintah pusat. (th/dedi)
