SIMALUNGUN | DIAN24NEW.COM
Pemerintah Kabupaten Simalungun memperkuat komitmen tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan PT Bank Sumut tentang Sinergi dan Kolaborasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Mendukung Pembangunan Daerah.
Penandatanganan dilakukan Bupati Simalungun Dr H Anton Achmad Saragih dan Direktur Utama PT Bank Sumut Heru Mardiansyah di Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Rabu 26/8/2026. Turut hadir Sekda Mixnon Andreas Simamora bersama jajaran Pemkab dan jajaran Bank Sumut.
Kesepakatan ini menjadi landasan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan perbankan, memperkokoh pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong sistem transaksi pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan terintegrasi.
Penguatan sinergi juga ditandai penandatanganan sejumlah Perjanjian Kerja Sama PKS, meliputi penerapan QRISPATI, penyaluran KUR Mikro Cluster Jagung, peluncuran QRIS Dinamis PBB, QRISPATI, dan Smart Cash.
Dirut Bank Sumut Heru Mardiansyah menegaskan Bank Sumut hadir sebagai mitra strategis, bukan sekadar pengelola transaksi keuangan pemerintah daerah.
“Bank Sumut tidak hanya mengelola transaksi keuangan pemerintah daerah, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendorong transformasi layanan, memperluas akses pembiayaan, dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Heru.
Ia menambahkan, pemanfaatan layanan digital akan memperkuat efisiensi dan transparansi. “Melalui QRIS Dinamis PBB, QRISPATI, Smart Cash, dan layanan lainnya, kami ingin menghadirkan ekosistem transaksi yang lebih mudah, cepat, dan aman. Sekaligus terus mendukung program pembangunan dan penguatan ekonomi daerah,” tambahnya.
Bupati Simalungun Dr H Anton Achmad Saragih menegaskan kerja sama ini bagian dari komitmen Pemkab memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya pengelolaan keuangan daerah.
“Pemerintah Kabupaten Simalungun berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Pemanfaatan teknologi dan layanan perbankan digital menjadi bagian penting agar setiap proses transaksi dapat dilakukan secara tertib, mudah dipantau, dan dipertanggungjawabkan,” ujar Bupati.
Bupati juga menekankan kerja sama ini diharapkan berdampak nyata pada peningkatan kualitas pelayanan publik. “Prinsipnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan,” tegasnya.
Selain penguatan sistem transaksi, kerja sama juga mencakup dukungan pembiayaan melalui KUR Mikro Cluster Jagung. Program ini diharapkan memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha dan petani, serta mendorong sektor produktif di Simalungun.
Rangkaian kegiatan juga diisi High Level Meeting HLM yang membahas kesiapan Kabupaten Simalungun dalam penerapan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD bersama OJK Provinsi Sumatera Utara.
Dengan sinergi ini, Pemkab Simalungun menargetkan percepatan transformasi digital tata kelola pemerintahan, peningkatan inklusi keuangan, dan penguatan ekonomi produktif demi terwujudnya Simalungun yang maju, efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (ril/th)
