SIMALUNGUN | DIAN24NEW.COM
Pemerintah Kabupaten Simalungun terus mendorong keterlibatan pedagang pasar dalam Program Makan Bergizi Gratis MBG. Namun di lapangan, para pedagang justru mengeluhkan dagangannya belum terserap meski program yang digadang-gadang Presiden Prabowo Subianto itu sudah berjalan.
Keluhan itu mengemuka dalam pertemuan APPSI Kabupaten Simalungun dengan Wakil Bupati sekaligus Ketua Satgas MBG Simalungun Benny Gusman Sinaga di Kantor Bupati Pamatang Raya, Kamis 3/9/2026.
Ketua APPSI Kabupaten Simalungun Sepri Ijon Saragih mengatakan, dari 56 pasar yang tercatat di Simalungun, hanya 24 pasar yang masih aktif. Sisanya 32 pasar belum aktif. APPSI sendiri baru membentuk 17 komisariat pasca Musda 10 Juli lalu.
“Kami siap mengawal program MBG ini agar berjalan dengan baik di Simalungun. Tapi ada curhatan pedagang, dagangannya tidak laku padahal ada program MBG,” ungkap Sepri.
Menurutnya, APPSI melihat peluang besar agar MBG memberi dampak ekonomi ke pedagang pasar. Karena itu APPSI siap berkolaborasi memetakan potensi pasar dan komoditas untuk kebutuhan dapur MBG. Bahkan ada rencana membuka gudang di pasar untuk penyimpanan dan distribusi pangan.
Sekretaris APPSI Marjo Situmorang menambahkan, persoalan utama yang disampaikan pedagang adalah harga komoditas. “Gotong royong sudah kita lakukan. Di beberapa pasar juga sudah kami fasilitasi internet,” ujarnya.
Menanggapi itu, Wabup Benny Gusman Sinaga menegaskan pentingnya pendataan rantai pasok. “Harus terdata. Kalau perlu saya butuh orang di tiap pasar,” tegasnya.
Benny menilai keterlibatan pasar tradisional dan pedagang lokal penting untuk memenuhi bahan baku dapur MBG. Namun ia menyoroti koordinasi yang belum lengkap. “Pertemuan ini seharusnya ada Disperindag,” kata Benny. Ia meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilibatkan dalam pembahasan lanjutan penguatan pasar dan rantai pasok.
Wabup juga mendorong jaringan pasar dimanfaatkan optimal agar pedagang lokal bisa masuk ke rantai pasok MBG. APPSI pun berencana silaturahmi ke Bulog untuk memperkuat distribusi.
Secara politik, Pemkab Simalungun menyatakan mendukung penuh MBG sebagai program nasional. Secara ekonomi, janji “memberi manfaat ke pedagang” belum terbukti. Bukannya kebanjiran order, pedagang justru sepi karena belum ada skema jelas penyerapan bahan baku dari pasar ke dapur MBG.
Secara gizi, program ini bertujuan memenuhi kebutuhan anak sekolah. Tapi jika rantai pasok dari pasar lokal tersendat, dikhawatirkan dapur MBG akan mengambil bahan dari luar daerah atau distributor besar. Akibatnya tujuan “memberdayakan ekonomi lokal” hanya jadi wacana.
Pemkab bersama Satgas MBG berjanji akan terus mendorong kolaborasi lintas sektor agar kebutuhan bahan baku terdata dan melibatkan potensi lokal. Namun tanpa keterlibatan Disperindag dan skema pembelian yang jelas dari sekarang, MBG berisiko hanya jadi program seremonial yang gizinya jalan, tapi ekonomi pedagang pasar tetap jalan di tempat. (ril/th)
