SIANTAR I DIAN24NEW.COM
Surat edaran Wali Kota Pematangsiantar yang memaksa ASN/PPPK bayar PBB sebelum Hari Raya jadi blunder
Lemahnya pemahaman Walikota Pematangsiantar, terhadap PAD diduga dimanfaatkan oleh bawahannya untuk menjebak pimpinannya, dengan sebuah ketidak bijakan, sehingga Walikota menjadi cemohan ASN selaku bawahannya serta seluruh masyarakat Kota Pematangsiantar
Hal ini dipicu, ketidak mampuan Plt Kaban Badan Penngelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Pematang Siantar memenuhi target PAD.tahun 2025 yang lalu.
Capaian Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah jauh meleset dari Target karena banyaknya lobang-lobang kebocoran, akhirnya Pendapatan dari Pajak Daerah serta Retribusi sangat rendah.
Walikota yang bukan berasal dari Birokrat diduga diberi saran oleh bawahannya baik secara langsung maupun tak langsung, mengamini saran yang akhirnya menjebak dirinya yang dicap tak paham Birokrasi.
Walikota melalui Sekretaris Daerah Junaidi Sitanggang, menerbitkan Surat ‘wasiat’ yang isinya mengancam ASN di kota Pematangsiantar agar membayar PBB sebelum Hari Raya.
Surat bernomor: 025/900.1.13.1/808/ll-2026, memaksa seluruh ASN/PPPK agar melunasi PBB: Rumah, Tanah atau asset lainnya yang layak dikenakan PBB, Sebelum hari Raya.
Bagi mereka yang tidak melunasi PBB, maka THR nya tidak akan diberikan. Ancaman yang tak berdasar ini hanya direspon ASN/PPPK dengan senyuman, karena mereka rata-rata memahami bahwa Pembayaran PBB berakhir di bulan Oktober sementara Hari Raya sudah di ambang pintu, yakni diawal April tahun 2026 ini.
Ketua DPRD Siantar Timbul Lingga heran dan hanya menggeleng ketika diminta pendapat tentang surat edaran ini oleh wartawan, diujung gelengannya Lingga berkomentar singkat, Blunder, ucapnya. Keputusan yang tidak berdasar adalah Blunder, maka tak heran ketika ASN hanya tersenyum, ujarnya prihatin.
Ketika didesak, ada apa dibalik munculnya surat blunder tersebut, Ketua DPRD Kota Pematamgsiantar ini mengatakan bahwa Capaian PAD Kota Pematangsantar tahun 2025 yang lalu rendah, namun hal itu tidak mempengaruhi THR, karena THR itu hak seluruh Pegawai yang berasal dari APBN, dan PLT Kaban Keuangan dan Asset Daerah Alwi Lumban Gaol, tau betul itu, ucap Timbul Lingga dengan pandangan serius.
Surat Wali kota yang ditanda tangani Sekda Junaidi Sitanggang itu tidak seharusnya terbit, jika Plt Kaban BPKAD, memahami tugasnya ucap pengamat transparansi anggaran Oktavianus Rumahorbo dari seberang telepon selular, ketika dimintai tanggapannya oleh wartawan, Jumat (06/03/2026), (***)
