SIMALUNGUN I DIAN24NEW.COM
Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun Berdaulat Gampas Berdaulat menggelar unjuk rasa di Mapolres Simalungun, Pematang Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat 5 Juni 2026.
Dalam aksinya, masa menduga penanganan kasus krusial di wilayah hukum Polres Simalungun tidak profesional, tebang pilih, dan diduga melanggar aturan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Polri serta Undang-Undang Kode Etik Polri. Gampas Berdaulat menilai reformasi struktural total menjadi satu-satunya jalan keluar.
*Soroti Kinerja Reskrim dan Narkoba*
Pada sektor Reserse Kriminal, Gampas Berdaulat memberi rapor merah. Mereka menilai kepolisian gagal menindak korporasi besar seperti PT Japfa di Panei Tongah yang diduga kuat melakukan perusakan lingkungan.
“Tidak ada kalian tindak, limbah di PT Japfa sudah menimpa masyarakat,” ucap Pimpinan Aksi Andry Napitupulu.
Masyarakat juga mendesak kepolisian segera mengusut tuntas praktik perjudian dan toto gelap togel yang dinilai kian menjamur dan meresahkan di berbagai sudut Simalungun tanpa tindakan konkret yang memberi efek jera.
Bidang Reserse Narkoba juga disorot. Masa menuntut tindakan nyata dan cepat menangkap bandar narkoba kelas kakap yang terkesan kebal hukum. Salah satunya bandar berinisial D yang disebut menguasai jaringan peredaran di wilayah Perdagangan, Tanah Jawa, Hatonduhan, Kerasaan, hingga Bosar Maligas.
Selain itu, ruang gerak bandar narkoba berinisial HB di wilayah Ujung Padang juga diminta segera dipersempit dan ditangkap demi membersihkan Simalungun dari jerat narkotika.
*Soal Pelayanan Publik dan Satlantas*
Pelayanan publik dan penegakan hukum di jalan raya turut menjadi pemicu kemarahan warga. Satlantas Polres Simalungun diterpa isu miring mengenai integritas personel. Dugaan kuat adanya praktik pungutan liar pungli di unit Lantas disebut sebagai rahasia umum yang mencederai komitmen Polri melayani bersih dan bebas korupsi.
Oleh karena itu, massa menuntut penyelidikan internal menyeluruh dan terbuka untuk mengusut oknum yang memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi di jalan raya.
*Fungsi Intelkam Disorot*
Bidang Intelijen dan Keamanan Intelkam dinilai lumpuh menjalankan fungsinya. Pelayanan administratif seperti pembuatan SKCK bagi masyarakat dinilai lambat dan berbelit-belit. Fungsi pengawasan dini yang berpotensi menjadi ancaman gangguan kamtibmas juga dinilai tidak berjalan.
Kelemahan fungsi intelijen berdampak pada maraknya penyalahgunaan dan penyelewengan pupuk subsidi yang merugikan petani kecil, hingga kegagalan mendeteksi serta meredam konflik agraria dan sengketa lahan yang memanas di Simalungun.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi Polres Simalungun terkait tuntutan massa aksi. (th)
