Model
EkonomiMingguanNasionalPeristiwaPolitikRegionalSeremonialSimalungunTeknologiUncategorized

Kemendagri Apresiasi Pengelolaan TKD Tambahan Rp412,93 Miliar Pemkab Simalungun

70
×

Kemendagri Apresiasi Pengelolaan TKD Tambahan Rp412,93 Miliar Pemkab Simalungun

Sebarkan artikel ini

SIMALUNGUN I DIAN24NEW.COM
Pemerintah Kabupaten Simalungun mendapat apresiasi positif dari Kementerian Dalam Negeri RI atas pengelolaan dan realisasi Tambahan Keuangan Daerah (TKD) Tambahan Tahun Anggaran 2026.

Apresiasi disampaikan langsung Tim Monitoring Kemendagri saat melakukan kunjungan kerja dan pemantauan pelaksanaan penggunaan dana TKD di Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Kamis 16/7/2026.

Rombongan tim pusat disambut Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih, didampingi Sekda Mixnon Andreas Simamora beserta jajaran pimpinan perangkat daerah.

Tim dipimpin Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Dr. Kartorius Sinaga, didampingi Sesditjen Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Horas Mourist Panjaitan, serta Asisten Kemendagri-Kasubdit Anggaran Keuangan Daerah Wilayah I Fernando H. Siagian, S.STP., M.Si.

Kabupaten Simalungun menerima alokasi TKD Tambahan sebesar Rp412,93 miliar. Anggaran tersebut telah digeser dan difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, serta pertanian.

Baca Juga  Launching 200 Titik Jembatan Garuda di Kabupaten Simalungun, Bupati Simalungun Sampaikan Apresiasi Kepada TNI AD

Hingga saat ini realisasi belanja daerah mencapai 40,97%. Sementara realisasi TKD per 15 Juli 2026 tercatat Rp77,81 miliar atau setara 18,84%. Pemkab menjelaskan kendala keterlambatan realisasi disebabkan kenaikan harga kebutuhan sehingga perlu penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH).

Sebagai bentuk kepedulian antar daerah, Pemkab Simalungun juga telah menyalurkan bantuan khusus Rp30 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Juni 2026. Bantuan itu merupakan tindak lanjut Surat Mendagri Nomor 900/3691/SJ tentang bantuan keuangan bagi daerah terdampak bencana.

Rincian penggunaan dana TKD di Simalungun antara lain:
– Kesehatan: Rehabilitasi 23 Puskesmas dan 3 RSUD, serta pengadaan peralatan medis dan obat-obatan
– Pendidikan: Pembenahan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah
– Pertanian dan Infrastruktur: Perbaikan infrastruktur pertanian. Data Pemkab mencatat 910,24 km jalan atau 50,46% dari total 1.803,78 km jalan dalam kondisi rusak berat. Untuk irigasi, dari 158 Daerah Irigasi dengan cakupan 31.363 hektar, tingkat kerusakannya mencapai 55,38%
– Lainnya: Pengadaan alat mesin pertanian, revitalisasi pasar, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui penataan potensi pajak dan digitalisasi sistem pembayaran

Baca Juga  Penggunaan Dana Desa 2025, Kualitas Bangunan Drainase yang Dikerjakan Pemerintah Desa Bah Jambi II Diragukan

Tahapan penyusunan APBD 2027 juga terus berjalan dengan penyampaian KUA-PPAS ke DPRD serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) ke Gubernur Sumatera Utara.

Staf Khusus Mendagri Dr. Kartorius Sinaga menyampaikan kunjungan ini bertujuan untuk asistensi dan fasilitasi pengelolaan TKD Tambahan. Ia berharap dana tersebut dimanfaatkan maksimal sesuai regulasi dan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.3/1084/SJ yang diperuntukkan bagi daerah terdampak bencana serta peningkatan kesiapsiagaan daerah.

“Kami sangat mengapresiasi Bupati beserta jajarannya yang begitu sigap dan cepat dalam menindaklanjuti sesuai ketentuan. Program yang disusun sangat baik, mulai dari perbaikan jalan, irigasi, hingga peningkatan layanan kesehatan, yang nantinya akan memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat,” ujar Kartorius.

Baca Juga  Kecelakaan Maut di Simalungun, Satu Orang Tewas dan Pelaku Melarikan Diri 

Menanggapi apresiasi tersebut, Bupati Anton Achmad Saragih mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI dan Mendagri atas tambahan TKD 2026.

“Kami akan terus berupaya mempercepat realisasi sekaligus melakukan langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi dampak El Nino yang akan datang. Masukan dari tim Kemendagri sangat berharga agar penggunaan anggaran dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran,” pungkasnya. (ril/th)