SIANTAR I DIAN24NEW.COM
Polri terus memperkuat komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya pada sektor pertanian jagung pakan ternak. Hal tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi nasional yang diselenggarakan Polri bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), diikuti oleh seluruh Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polda dan Polres se-Indonesia secara daring, termasuk Polres Pematangsiantar.
Humas Polres Pematangsiantar menyampaikan bahwa rakor tersebut dipimpin Karobinkar SSDM Polri Brigjen Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, dengan fokus evaluasi program tahun sebelumnya serta penyusunan strategi penguatan produksi jagung nasional tahun 2026.
“Capaian Indonesia yang berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak sepanjang tahun 2025 menjadi dasar untuk memperkuat konsolidasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di tahun 2026,” ujar Brigjen Langgeng dalam rapat tersebut.
Dalam mendukung petani di sektor hulu, Polri berperan aktif memfasilitasi akses permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan Himbara. Skema ini ditujukan untuk membantu kelompok tani jagung dalam memenuhi kebutuhan modal tanam dan pengembangan lahan.
Perwakilan Himbara dari BRI, Danang Andi Wijanarko, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
Selain permodalan, Polri juga berupaya melindungi petani dari praktik tengkulak dengan memastikan stabilitas harga hasil panen. Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap jagung petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog ditargetkan sebanyak 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah, dengan harga pembelian sebesar Rp6.400 per kilogram, sesuai ketentuan yang berlaku.
“Fokus kami memastikan harga jagung di tingkat petani tidak merugikan dan minimal sesuai HPP. Kolaborasi ini diharapkan memberi kepastian pasar dan meningkatkan kesejahteraan petani,” tegas Brigjen Langgeng.
Melalui program ketahanan pangan ini, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat, produktivitas meningkat, serta petani terbebas dari tekanan perantara yang merugikan.
Polres Pematangsiantar menegaskan siap mendukung dan menyukseskan kebijakan ketahanan pangan nasional demi tercapainya kemandirian pangan dan kesejahteraan petani di daerah. (***)
